Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya akan membebastugaskan aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).
“Kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapa pun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun, selama itu aparat Pemerintah DKI Jakarta termasuk PJLP, maka saya tidak segan-segan untuk membebastugaskan,” ujar Pramono saat ditemui di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat.
Dia menekankan tidak ada kompromi terhadap praktik pungli di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya sempat viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pedagang kopi keliling (starling) yang memprotes penertiban dagangannya di trotoar kantor Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam video yang beredar di media sosial, pedagang tersebut menuding oknum Satpol PP memungut uang bulanan dari pedagang, tetapi tetap melarangnya berjualan di lokasi tersebut.
“Nih, Satpol PP yang mungutin bulanan setiap bulan sama pedagang, juga setiap harinya makanin, mungutin makanin. Nih! Nih! Nih, tuh ngancem-ngancem tuh!” ucap pedagang itu dalam unggahan akun @relawanranjaupaku.
Sambil merekam, pedagang tersebut melontarkan protes keras dan menunjuk petugas yang disebut melakukan pungutan.
Di sisi lain, terdengar suara yang mengingatkan bahwa berjualan di badan jalan melanggar aturan. “Tolong jangan di jalanan, enggak boleh,” kata seseorang dalam video tersebut.
Baca juga: Pramono ingatkan lurah dan camat tidak lakukan pungli
Baca juga: Pemprov DKI siap tindak tegas pungli di Tebet Eco Park
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
