Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia sebagai bagian dari upaya pembenahan pasar modal Indonesia.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiki mengatakan bahwa Satgas tersebut akan diisi oleh perwakilan OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), serta Self-Regulatory Organization (SRO).
“Kita akan sampaikan juga bahwa akan ada Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Ini akan berisi dari OJK, Kemenko Perekonomian, dan juga rekan-rekan dari SRO ini akan masuk,” ujar Kiki dalam Konferensi Pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.
Kiki mengatakan tidak menutup kemungkinan Kementerian/ Lembaga (K/L) lainnya akan turut bergabung dalam Satgas tersebut.
Ia melanjutkan Satgas nantinya bertugas mengawal dan memastikan pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang mencakup aspek likuiditas, transparansi, enforcement, hingga penguatan sinergi.
Adapun, delapan rencana aksi tersebut, di antaranya peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat (emiten) menjadi 15 persen, penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, peningkatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO) dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, hingga demutualisasi BEI.
Selain itu, reformasi juga menyasar penguatan penegakan aturan dan pemberian sanksi atas pelanggaran di pasar modal Indonesia, perbaikan tata kelola emiten, dan pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi lintas otoritas.
Kemudian, juga penguatan kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita akan sampaikan kepada publik seperti janji kita tidak ada yang ditutupi dan kita akan sangat transparan dalam menyampaikan progres update dari apa yang kita sampaikan dalam delapan rencana aksi berikut,” ujar Kiki.
Baca juga: Rosan-Purbaya diminta Presiden rutin roadshow ke "stakeholders" global
Baca juga: BEI: Butuh dana Rp187 triliun untuk memenuhi "free float" 15 persen
Baca juga: Luhut dorong penunjukan figur independen untuk pejabat pasar modal
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
