Wamena (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) seluruh Indonesia mendorong penanganan penyakit acquired immune deficiency syndrome (AIDS), tuberculosis (TBC) dan malaria atau ATM di Papua Pegunungan.
Anggota Badan Eksekutif Adinkes seluruh Indonesia Kemenkes RI dr Ferdinan J Laihad dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis mengatakan kegiatan ATM ini dilaksanakan supaya penyakit ini dapat dikendalikan dan integrasikan di dalam dokumen perencanaan daerah.
“Tujuannya supaya program terkait penyakit ATM ini antara pusat dan daerah dapat sinkron untuk mencapai tujuan eliminasi ATM,” katanya.
Menurut dia, pengendalian penyakit ATM tidak dapat dikerjakan oleh dinas kesehatan semata, melainkan membutuhkan peran dari lintas sektor baik pusat maupun daerah serta masyarakat.
“Dukungan lintas sektor lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat maka dapat mengendalikan penyakit ATM di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menyebut dalam penanganan ini pihaknya fokus terhadap enam daerah di Papua Pegunungan yang memang selama ini mendapat dukungan dari organisasi Global Fund atau dana global untuk pemberantasan AIDS, TBC dan malaria di seluruh dunia.
“Inisiatif ini sebenarnya dapat dikembangkan dalam penanganan penyakit ATM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara Global Fund saat ini lokus untuk perencanaan dan penganan penyakit ini hanya enam kabupaten yang dimonitor,” katanya
Dia menambahkan enam daerah di Papua Pegunungan yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Pegunungan Bintang.
“Kami berharap penyakit ATM di Papua Pegunungan khususnya Papua Pegunungan dapat benar-benar ditangani secara baik sehingga masyarakat bisa hidup dengan damai dan sejahtera,” ujarnya.
Dia mengakui memang tidak ada perubahan lokus intervensi terkait penanganan penyakit ATM di Papua Pegunungan.
“Namun ada persoalan keamanan sehingga caranya agak berubah untuk menghindari korban tak perlu dengan menggabungkan penyelenggaraan di tempat tertentu, atas persetujuan Adinkes pusat,” katanya.
Baca juga: DPD RI minta Kemenkes percepat penugasan dokter-nakes Papua Barat Daya
Baca juga: Transformasi, inovasi kesehatan RI bawa Kemenkes raih dua penghargaan
Baca juga: RI susun RAN Kanker Payudara 2025-2034, tekan angka kematian
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
