Kairo (ANTARA) - Angkatan laut (AL) Iran dan Rusia menggelar latihan gabungan pada Kamis (19/2) di Teluk Oman dan Samudra Hindia bagian utara, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan serangan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Tim operasi khusus dari militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam Iran (Iran's Islamic Revolution Guards Corps/IRGC), dan Rusia melaksanakan operasi pembebasan kapal yang dibajak dalam latihan tersebut, menurut laporan di situs web militer Iran.
Laporan tersebut mengatakan latihan melibatkan berbagai alutsista, di antaranya kapal perusak Alvand milik Iran, kapal perang peluncur rudal, helikopter, kapal pendarat, tim operasi khusus, dan speedboat tempur, papar laporan tersebut.
Latihan itu digelar menyusul latihan militer IRGC di Selat Hormuz sebelumnya pada pekan ini, yang melibatkan penutupan sementara jalur perairan strategis tersebut.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada Kamis yang sama mengatakan Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya, seraya memperingatkan bahwa jika tidak, maka "hal-hal yang sangat buruk" akan terjadi.
"Saya kira itu waktu yang cukup," ujar Trump kepada awak media di pesawat Air Force One.
Pekan lalu, Trump memerintahkan pengerahan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, ke Timur Tengah, untuk memperkuat USS Abraham Lincoln dan pengawalnya kapal-kapal perusak rudal berpemandu yang sudah berada di kawasan tersebut.
Setelah penguatan besar-besaran armada udara dan laut AS di Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir, militer AS siap melancarkan serangan terhadap Iran "paling cepat akhir pekan ini," seperti dilansir CNN pada Rabu (18/2), mengutip sumber-sumber yang mengetahui hal tersebut.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt berbicara saat konferensi pers di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 18 Februari 2026. (Xinhua/Li Yuanqing) Axios, outlet berita AS lainnya, pada Selasa (17/2) melaporkan seorang penasihat Trump memperkirakan "peluang 90 persen" bahwa serangan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan jika negosiasi nuklir dengan Iran gagal.
Setiap operasi AS kemungkinan melibatkan operasi berskala besar selama beberapa pekan, yang berpotensi dilakukan bersama Israel, dengan menargetkan program-program nuklir dan rudal Iran, serta menimbulkan ancaman serius bagi kepemimpinan Teheran, tutur laporan Axios.
Pada Kamis malam, The Wall Street Journal (WSJ), mengutip sumber-sumber yang memahami masalah tersebut, melaporkan Trump sedang mempertimbangkan "serangan militer awal yang terbatas" terhadap Iran untuk mendesak negara itu memenuhi tuntutannya terkait kesepakatan nuklir.
"Serangan pembuka tersebut, yang jika disetujui dapat dilancarkan dalam hitungan hari, akan menargetkan sejumlah situs militer atau pemerintah," lapor WSJ, seraya menambahkan bahwa jika Iran "tetap menolak mematuhi instruksi Trump untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya," Washington akan merespons "dengan operasi militer besar-besaran terhadap fasilitas-fasilitas rezim itu."
Iran dan AS menyelesaikan putaran kedua perundingan nuklir tidak langsung di Jenewa pada Selasa lalu. Pihak Iran menggambarkan perundingan tersebut sebagai lebih "konstruktif" dibandingkan putaran pertama, sementara para pejabat AS mengakui adanya kemajuan tetapi menyatakan "masih banyak rincian yang perlu dibahas".
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu menolak untuk menetapkan tenggat waktu bagi perundingan lanjutan, dengan menyatakan meskipun "ada banyak alasan dan argumen untuk melakukan serangan terhadap Iran," jalur diplomasi tetap menjadi "opsi pertama" Trump.
Petugas polisi terlihat di luar lokasi putaran kedua pembicaraan nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss, 17 Februari 2026. (Xinhua/Shi Song) Mengingat situasi yang kian tegang, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pada Rabu mendesak warga Polandia yang berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut dan mengimbau agar tidak melakukan perjalanan ke sana.
Tusk mengatakan dirinya tidak bermaksud memicu kepanikan, tetapi memperingatkan risiko terjadinya "konflik kekerasan" masih sangat besar.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
