Jakarta (ANTARA) - Organisasi kemanusiaan Plan Indonesia menilai perlunya membangun perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital.
"Plan Indonesia menilai perlindungan anak perlu dibangun secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital," kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastusi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menanggapi Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tahun 2026.
Menurut dia, di tingkat keluarga, orang tua dan pengasuh perlu membangun pola pengasuhan yang bebas kekerasan serta menciptakan ruang aman bagi anak untuk bercerita.
Di sekolah, lanjutnya, pendidikan mengenai relasi yang sehat, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, keamanan digital, dan pencegahan perundungan, perlu menjadi bagian dari pembelajaran sejak dini.
pihaknya telah mengembangkan berbagai inisiatif pencegahan, antara lain melalui Program Teenage Digital Wellbeing untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah kekerasan berbasis gender di ruang digital, Posyandu Remaja untuk memperkuat kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja, serta berbagai program kepemimpinan remaja dan pendidikan kesetaraan gender.
Baca juga: HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran
Sementara dalam situasi bencana, pihaknya juga memastikan perlindungan anak melalui layanan dukungan psikososial serta pendidikan dalam situasi darurat, sehingga anak-anak tetap memiliki ruang aman untuk bermain, belajar, dan pulih dari pengalaman traumatis.
Upaya-upaya membangun perlindungan anak ini penting mengingat masih banyak anak perempuan di Indonesia yang tumbuh dalam ruang yang belum sepenuhnya aman.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) sepanjang 2025 mencatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 16.136 korban merupakan anak perempuan.
Baca juga: Khofifah dorong pemenuhan hak anak sebagai investasi strategis bangsa
Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 51,5 persen korban kekerasan merupakan anak perempuan, dan 66,3 persen pelaku belum berhasil diidentifikasi.
"Setiap kasus yang muncul ke publik adalah alarm bahwa masih banyak anak, terutama anak perempuan yang hidup dalam situasi tidak aman. Studi kami berjudul 'Girls in Crisis (2026)' yang menyoroti anak perempuan dalam situasi bencana Sumatra, juga melaporkan 60 persen anak perempuan merasa tidak aman," kata Dini Widiastusi.
Menurut dia, masih maraknya kekerasan terhadap anak menjadi cerminan bagaimana norma sosial, ketimpangan gender, pola pengasuhan, dan lemahnya sistem perlindungan saling berkaitan. "Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus dimulai dari pencegahan sejak dini," tuturnya.
Baca juga: HAN, KPAI soroti ekosistem perlindungan kawal implementasi PP Tunas
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
