Makassar (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Nuvida Raf mengatakan rencana pemerintah memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun karakter generasi muda.
"Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan perlindungan anak di ruang digital yang akan mulai diterapkan secara bertahap pada 28 Maret 2026," kata Nuvida di Makassar, Sabtu.
Pembatasan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Aturan ini menargetkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi.
Sosiolog dari Unhas menilai kebijakan ini penting untuk melindungi proses sosialisasi anak. Menurutnya, interaksi sosial secara langsung masih menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter, empati, serta kemampuan komunikasi anak.
Baca juga: Kemendukbangga perkuat delapan fungsi keluarga dukung PP Tunas
Ia menjelaskan, penggunaan media sosial secara berlebihan pada usia dini berpotensi mengganggu proses sosialisasi alami anak. Anak cenderung lebih banyak berinteraksi di ruang digital dibandingkan dengan lingkungan nyata, sehingga berisiko menghambat perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial.
Selain itu, paparan konten negatif di media sosial seperti perundungan siber, eksploitasi, hingga kecanduan digital juga menjadi alasan utama perlunya pembatasan. Pemerintah sendiri menyebut kebijakan ini sebagai upaya melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.
Nuvida menekankan bahwa pembatasan bukan semata-mata larangan, tetapi bagian dari proses pendidikan karakter. Dengan membatasi akses, anak diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung, belajar nilai sosial, serta mengembangkan kecerdasan emosional.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada peran orang tua dan lingkungan. Pendampingan serta edukasi digital tetap diperlukan agar anak memahami alasan pembatasan tersebut dan tidak mencari celah untuk menghindarinya.
Baca juga: ADKASI minta platform digital patuhi PP Tunas
Pemerintah daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, turut mendukung kebijakan ini. Pembatasan akses media sosial dinilai penting untuk menjaga tumbuh kembang anak agar tidak terpengaruh oleh konten negatif yang tidak sesuai usia.
Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong anak-anak Indonesia tumbuh dengan karakter yang lebih kuat, sehat secara mental, serta memiliki kemampuan sosial yang baik di dunia nyata.
Baca juga: PGRI Jambi dukung PP Tunas peran orang tua menjadi kunci
Baca juga: Pengamat: PP Tunas dorong plaftform digital cegah "child grooming"
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
