Jakarta (ANTARA) - Bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda wilayah Sumatera di akhir 2025 membawa pesan tegas, alam tidak sedang "mengamuk", tanpa sebab, melainkan bentuk ganti rugi atas kerusakan yang dibiarkan terlalu lama.
Pesan itulah yang tampaknya ditangkap jelas oleh Presiden Prabowo Subianto, seusai bolak balik memimpin pemulihan situasi pasca-bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB mengungkap bahwa penyebab banjir besar dipicu oleh kerusakan hutan di kawasan hulu sungai.
Di antara reruntuhan rumah warga, tergeletak batang-batang kayu raksasa dengan potongan rapi menggunakan gergaji mesin, bukan patahan alam.
Fakta di lapangan memang tak bisa dibantah. Data citra satelit menunjukkan deforestasi masif di area tangkapan air. Alih fungsi lahan dan penggundulan hutan telah menghilangkan tutupan vegetasi yang berperan menyerap air hujan.
Tambang-tambang ilegal dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang merangsek, hingga ke zona lindung, telah menelanjangi hutan Sumatera. Kondisi ini meningkatkan aliran air permukaan dan memicu banjir bandang, ketika curah hujan tinggi terjadi.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 27 perusahaan yang beraktivitas di sekitar lokasi bencana, disimpulkan bahwa ada indikasi keterlibatan korporasi maupun perorangan dalam aktivitas perusakan hutan.
Kejaksaan Agung menyebut proses penegakan hukum terus ditindaklanjuti secara tegas, dengan melibatkan Kementerian Kehutanan serta Polri, guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
"Kita harus jaga lingkungan hidup kita, alam kita, semua harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Kita minta pemda, semua lebih waspada, lebih mengawasi, kita jaga alam kita sebaik-baiknya," ujar Presiden di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12), sebagai sinyal dimulainya "perang" melawan mafia lingkungan.
Ultimatum
Langkah Presiden tidak berhenti pada retorika. Fakta menarik dari penanganan pasca-banjir, kali ini adalah pelibatan aparat keamanan, bukan hanya untuk evakuasi korban, tapi untuk memburu penyebab bencana.
Instruksi Presiden turun langsung ke Kapolri dan Panglima TNI untuk menyikat habis tambang ilegal dan pembalakan liar di hulu. Tidak ada lagi istilah "beking-bekingan".
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
