Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi prioritas utama Satgas setelah kebutuhan hunian sementara terpenuhi.
"Sekarang kita genjot huntap. Semua data kebutuhan huntap, (termasuk) untuk huntap komunal akan kita serahkan ke Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk dihitung kebutuhan anggaran, (kemudian) ajukan ke Menteri Keuangan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain pembangunan fisik hunian, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui instrumen Dana Tunggu Hunian (DTH).
Hingga 4 Mei 2026, penyaluran DTH telah menjangkau 19.228 penerima di tiga provinsi dengan tingkat realisasi 100 persen.
DTH diberikan kepada penyintas yang memilih menyewa hunian atau tinggal di rumah sanak famili sembari menanti huntap di bangun. Besaran DTH sebesar Rp600 ribu yang diberikan selama tiga bulan atau Rp1,8 juta.
Satgas PRR akan terus mengawal percepatan pembangunan hunian permanen serta memastikan seluruh penyintas dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan bermartabat sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh pascabencana.
Baca juga: Satgas PRR tuntaskan pembangunan huntara di Sumut dan Sumbar
Sebelumnya, Satgas PRR mengumumkan telah merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Data Satgas PRR per 4 Mei 2026 mencatat seluruh kebutuhan sebanyak 1.024 unit huntara di Sumut telah selesai dibangun. Sementara di Sumbar, sebanyak 830 unit huntara yang direncanakan juga telah rampung seluruhnya.
Di sisi lain, pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit telah selesai dibangun atau sekitar 91 persen.
Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit atau sekitar 92 persen.
Pembangunan huntara merupakan kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan BNPB, Kementerian PUPR/PKP, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan dan komunitas.
Baca juga: Kasatgas PRR: Penyintas bencana kembali tersenyum berkat hunian layak
Baca juga: Pemerintah salurkan dana perbaikan rumah terdampak bencana tahap II
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
