Semarang (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah kawasan di Jawa Tengah berlangsung maksimal, seperti halnya penanganan bencana di daerah lain di Indonesia.
Kepala BNPB Suharyanto di Kabupaten Demak, Sabtu, menyatakan pemerintah tidak membeda-bedakan satu daerah dengan daerah lain, termasuk dalam penanggulangan bencana.
"Masyarakat yang terdampak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat bantuan, mendapat perhatian apalagi ketika terjadi bencana," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB melakukan dialog bersama masyarakat terdampak bencana, dan sejauh ini mereka tidak ada yang mengeluhkan kebutuhan dasar.
Baca juga: Tiga pesawat dilibatkan dalam operasi modifikasi cuaca di Jateng
"Artinya, kebutuhan dasar terjamin, tetapi mereka meminta normalisasi Sungai Juwana supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari," katanya.
Menanggapi permintaan normalisasi sungai tersebut, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, bencana banjir di Jateng yang hampir selalu terjadi tiap tahun lantaran daya dukung lingkungan sudah berubah yang mengakibatkan bencana tidak bisa dihindari.
Solusi atas permasalahan mendasar dari banjir di Kudus, seperti normalisasi Sungai Juwana, kata dia, akan menjadi upaya jangka menengah dan jangka panjangnya, sedangkan solusi jangka pendek melalui operasi modifikasi cuaca.
Baca juga: BNPB: Aceh, Riau dan Kalteng dilanda karhutla meski masih musim hujan
"Nah, untuk Jawa Tengah, atas arahan dari BMKG kita lakukan (modifikasi cuaca, red.). Dari sejak kemarin sampai sekarang ini ada satu pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca," katanya.
Modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi curah hujan yang turun secara signifikan dan membuat debit air hujan berkurang sehingga banjir juga tidak makin bertambah besar.
Ia juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi akan dipenuhi dengan baik, meliputi kebutuhan dasar makan, minum, pakaian, tempat tinggal sementara, alat pembersih, kebutuhan pakaian dan sebagainya.
"Kalau memang nanti pemerintah kabupaten mengeluarkan anggaran dan itu anggarannya memang tidak bisa (mencukupi, red.), itu bisa sistem 'reimburs' diajukan pemerintah pusat lewat BNPB," kata Suharyanto.
Selain meninjau wilayah terdampak banjir di Demak, Suharyanto juga meninjau di Kabupaten Pati di hari yang sama, serta sebelumnya ke Kabupaten Kudus dan Jepara pada Jumat (16/1).
Baca juga: BNPB: Banjir Karanganyar Demak karena got tak lancar tertutup sampah
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
