Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik, terjadi pada Minggu (14/6), mulai dari Presiden Prabowo terima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang hingga tanggapan anggota DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.
1. Prabowo terima Menhan Jepang, dihadiahi suvenir kapal perang Mikasa
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir berupa model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi saat pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (12/6) malam.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan suvenir tersebut merupakan model kapal perang Mikasa dari Yokosuka, kota asalnya di Jepang.
2. Prabowo panggil sejumlah menteri bahas tingginya minat investasi ke RI
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di Jakarta, Minggu, untuk membahas hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara yang menghasilkan adanya kepercayaan tinggi dan besarnya minat investasi masuk ke Indonesia.
Menurut unggahan resmi Sekretariat Kabinet, seperti dikutip di Jakarta, Minggu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan dia hadir dalam pertemuan di kediaman Kertanegara itu bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria; serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3. Haris Rusly: Gerakan sosial anti-APBN untuk rakyat adalah anomali
Jakarta (ANTARA) - Pelopor komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyebut munculnya gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rakyat adalah bentuk anomali.
"Menurut kami, gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat," kata Haris dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
4. KSP kawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Malang
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur, guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” kata Dudung saat melakukan kunjungan kerja pada Jumat (12/6), dikutip dari keterangan resmi KSP di Jakarta, Minggu.
5. Bamsoet: KUHP baru jadi landasan hukum kuat tindak kasus pertanahan
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa KUHP baru menjadi landasan hukum yang kuat dalam penindakan kasus pertanahan, seperti pemalsuan dokumen hingga praktik memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi.
“Walaupun tidak secara khusus menggunakan istilah mafia tanah, berbagai pasal mengenai pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, dan keterangan palsu dalam akta autentik dapat menjadi instrumen efektif untuk menjerat para pelaku yang selama ini memanfaatkan celah administrasi pertanahan,” ujarnya dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
