Kemendes dorong desa tingkatkan kemampuan mitigasi bencana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong peningkatan kapasitas desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menyusul tingginya tren bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada wilayah perdesaan.

“Yang menjadi menarik, 98,33 persen adalah bencana hidrometeorologi. Jadi, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, pembakaran hutan dan kekeringan. Yang paling rentan dan paling kena risiko itu adalah desa,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Workshop Formula Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) sebagai Insentif Tambahan Dana Desa di Daerah Tertinggal yang digelar di Kantor Ditjen PPDT Kemendes, Jakarta, Kamis.

Samsul Widodo juga memaparkan bahwa total kejadian bencana mencapai 3.116 sepanjang 2025 atau meningkat 121 persen dibandingkan 2024.

Baca juga: Polri segera rampungkan dua jembatan bailey di lokasi bencana Agam

“Saya sampaikan, ini data yang kami sudah update kemarin bahwa total kejadian bencana itu 3.116 sepanjang 2025 meningkat 121 persen dibanding 2024. Dampak kerusakan itu cukup signifikan,” kata dia

Menurut dia, desa menjadi pihak yang paling terdampak karena keterbatasan alternatif sumber penghidupan masyarakatnya.

“Saya selalu sampaikan, kalau kita orang Jakarta berdampak, kita masih punya tabungan atau apa. Tapi kalau orang desa, itu tidak bisa lagi. Artinya adalah bahwa dia satu-satunya sawah yang dia punyai, satu-satunya kebun yang dia punyai, satu-satunya ternak yang dia punyai sehingga dia tidak punya alternatif,” ujarnya.

Samsul Widodo lalu mendorong agar peningkatan kapasitas mitigasi bencana di desa itu dilakukan secara sistematis, termasuk melalui pelatihan bagi kepala desa dan perangkatnya.

Baca juga: PLN Sumut salurkan bantuan pangan warga terdampak di Tapanuli Tengah

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan Indeks Risiko Iklim Desa sebagai dasar kebijakan dan penganggaran agar tidak berhenti sebagai data semata.

Melalui penguatan kapasitas, integrasi indeks risiko dalam kebijakan, serta pengarusutamaan isu perubahan iklim, Kemendes PDT berharap desa mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.