Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan pembubaran diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menekankan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang dialog yang demokratis.
"Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya," kaya Ayip dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Diketahui, diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM digeruduk dan dibubarkan mahasiswa pada Senin (15/6) malam.
Diskusi tersebut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Dalam kesempatan itu, lanjut dia, mahasiswa boleh saja marah dan mengajukan pertanyaan kritis pada pemerintah. Di sisi lain, pejabat publik juga harus menjawab dan menjelaskan pandangannya.
"Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu.
Padahal, kata Ayip, apa yang dilakukan oleh ketiga pejabat publik itu sebenarnya baik bagi demokrasi. Mereka memilih hadir langsung ke kampus, berdiskusi dengan mahasiswa, mau ditanya apapun, dan bersedia dievaluasi oleh audiens.
Terlebih selama ini pejabat kerap dikritik jauh dari masyarakat dan hanya berbicara di forum yang aman. Namun, ketika kesempatan itu hadir di UGM justru berubah menjadi ruang penghakiman.
"Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus 'tanpa tedeng aling-aling', duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," ujarnya.
Ke depan, Ayip meminta forum diskusi pejabat publik dengan mahasiswa harus diperbanyak. Pemerintah harus berani hadir di tempat yang kritis, bahkan di hadapan orang-orang yang tidak suka dengan mereka.
Namun di sisi lain, mahasiswa juga harus siap berdialog. Mahasiswa wajib memberikan ruang bicara kepada narasumber untuk menjelaskan kebijakannya.
"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap," ucap Ayip.
Menurut Ayip, peristiwa di UGM tidak seharusnya berakhir dengan saling menyalahkan. Pemerintah tidak boleh menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk menjauhi kampus. Namun, mahasiswa juga perlu memastikan bahwa semangat kritik tidak berubah menjadi penutupan ruang bicara.
"Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting: pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," katanya.
Baca juga: Diskusi UGM tak kondusif, Qodari: Demokrasi wajib ada dialog
Baca juga: DPR minta Kapolda DIY usut intimidasi pada panitia diskusi UGM
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
