Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menekankan pentingnya perbaikan tata kelola fiskal sebagai instrumen utama untuk meredam dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tengah berjalan.
Imamudin di Yogyakarta, Rabu, menyatakan bahwa pemahaman mengenai efisiensi anggaran harus dibedakan secara tegas antara pengurangan belanja produktif dan upaya menekan kebocoran anggaran.
"Jika efisiensi diartikan sebagai pengurangan anggaran ke daerah, maka jelas kekuatan ekonomi yang didorong pemerintah akan berkurang. Namun, jika efisiensi dimaknai sebagai upaya mengurangi kebocoran anggaran, maka itu adalah langkah yang sangat positif," kata Imanudin dalam keterangan rilisnya.
Ia menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2026, di mana terjadi pengetatan anggaran akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp167 miliar dan Dana Keistimewaan sebesar Rp400 miliar.
Menurutnya, daerah yang memiliki sektor swasta kuat seperti di Pulau Jawa memiliki resiliensi lebih baik karena ditopang oleh sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata. Sebaliknya, wilayah yang sangat bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi tekanan yang lebih signifikan.
Pariwisata adalah penyangga ekonomi di DIY dan di tengah tekanan ekonomi akibat efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Imamudin menilai sektor pariwisata dapat menjadi penyangga utama ekonomi daerah.
"Hal ini dikarenakan sektor pariwisata memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor lain, seperti transportasi, kuliner, penginapan, hingga pelaku UMKM," katanya.
Baca juga: Golkar: Harga minyak turun momentum pemerintah perbaiki fiskal
Baca juga: Purbaya komitmen jaga stabilitas fiskal pada 2027
Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini pelaku UMKM berada dalam posisi tertekan dari dua arah, yakni kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga BBM serta pelemahan daya beli masyarakat.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor yang menjadi kebutuhan dasar UMKM. Ruang fiskal yang tersedia dari hasil perbaikan tata kelola sebaiknya dialihkan untuk mendukung sektor-sektor produktif tersebut," tambahnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Imamudin menyatakan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan bergerak ke arah positif dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Optimisme tersebut dipicu oleh meredanya tensi geopolitik global yang berpotensi menurunkan harga minyak dunia serta tren penguatan nilai tukar rupiah.
Ia menegaskan bahwa kunci utama pemulihan terletak pada perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam implementasi program-program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa.
"Jika tata kelola sumber daya alam dan program strategis diperbaiki, ruang fiskal akan jauh lebih longgar. Dampaknya bisa digunakan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan," katanya.
Baca juga: Ekonom: Penguatan rupiah bisa ke Rp17.500 seiring naiknya kepercayaan
Baca juga: Ekonom: Fiskal dan moneter harus selaras hadapi tekanan harga BBM
Pewarta: Sutarmi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
