Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan pemerataan ekonomi menjadi kunci mengatasi migrasi penduduk ke kota-kota besar yang selalu meningkat pascaarus mudik.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyampaikan pentingnya kebijakan untuk mendistribusikan arus mudik secara lebih merata dalam dimensi waktu. Fleksibilitas cuti, insentif perjalanan di luar puncak, serta pengaturan jadwal kerja dapat membantu mengurangi penumpukan pada hari-hari tertentu.
"Yang paling fundamental adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Selama peluang kerja dan kualitas hidup masih terpusat di kota besar, arus migrasi akan terus terjadi, dan mudik akan tetap menjadi fenomena massal dengan skala yang semakin besar," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Budi mengemukakan, solusi untuk mengatasi arus mudik yang setiap tahun membutuhkan penanganan ekstra tidak bisa hanya dicari di jalan tol atau rekayasa lalu lintas, tetapi dimulai dari perubahan struktur ekonomi dan tata ruang nasional.
"Seluruh rekomendasi tersebut harus menjadi acuan bagi kita dalam menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang feasible (layak), realistis, dan achievable (dapat dicapai) baik di tingkat pusat maupun daerah. Kita harus betul-betul mulai menghitung keseimbangan jumlah penduduk beserta tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan, mobilitas, urbanisasi, dan kepadatannya," paparnya.
Baca juga: Kemendukbangga buka layanan konsultasi, dukung keluarga mudik aman
Selain itu, sambung Budi, rekomendasi-rekomendasi tersebut perlu disandingkan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, energi, layanan publik, dan logistik bagi masyarakat.
"Pada akhirnya, mudik akan selalu menjadi bagian dari identitas sosial Indonesia. Tradisi ini tidak perlu dihilangkan. Namun, tanpa pengelolaan yang lebih baik dan reformasi yang terarah, mudik berisiko berubah dari perayaan tahunan menjadi beban sistemik bagi negara," tuturnya.
Budi juga mengemukakan, mudik sesungguhnya mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang belum terselesaikan. Arus besar dari kota ke desa menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya kota-kota besar di Jawa.
"Sementara itu, daerah asal para pemudik belum mampu menyediakan peluang kerja dan kehidupan yang memadai, sehingga migrasi ke kota menjadi pilihan yang nyaris tak terhindarkan. Dalam konteks ini, mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Ia adalah 'ritual' yang mengungkap realitas bahwa jutaan orang harus meninggalkan tempat asalnya demi mencari penghidupan di tempat lain," ujar dia.
Jika tren tersebut terus berlanjut tanpa intervensi berarti, Indonesia berpotensi menghadapi situasi yang jauh lebih serius dalam beberapa tahun ke depan karena pada tahun 2030 jumlah pemudik diperkirakan bisa mencapai 160 hingga 180 juta orang.
"Dengan struktur mobilitas yang sama seperti saat ini, lonjakan tersebut dapat mendorong sistem transportasi ke titik jenuh. Risiko gridlock atau kelumpuhan total di jalur-jalur utama bukan lagi sekadar skenario hipotetis, melainkan kemungkinan nyata," ucap Budi.
Baca juga: Kemendukbangga integrasikan penguatan keluarga di SKB pembelajaran AI
Baca juga: Kemendukbangga hadirkan posko layanan keluarga di jalur mudik 2026
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
