Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan rencana efisiensi anggaran perlu didukung oleh kombinasi kebijakan lain agar efektif menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan tekanan fiskal saat ini bersifat struktural, yang berasal dari subsidi energi, kenaikan biaya bunga utang, dan kebutuhan belanja prioritas.
Maka dari itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak bisa berdiri tunggal untuk menjaga defisit tetap terkendali.
“Karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan,” katanya.
Secara umum, dia menilai ruang efisiensi anggaran pemerintah masih memadai, namun terbatas dan harus diterapkan secara selektif.
Ruang efisiensi realistis hanya berasal dari belanja non-prioritas, mengingat struktur belanja yang makin ketat terutama untuk subsidi energi, belanja pegawai, dan bunga utang.
“Secara praktis, ini berkisar 5–10 persen dari belanja diskresioner, bukan total belanja. Jika pemangkasan menyasar belanja produktif, risikonya adalah pelemahan pertumbuhan, terutama di tengah konsumsi rumah tangga yang mulai melambat,” jelas Rizal.
Pelaksanaan efisiensi anggaran pun perlu dipastikan tetap memenuhi syarat kualitas belanja, sehingga perannya tidak hanya sekadar penghematan.
Indikator utama yang dapat diperhatikan untuk menilai efektivitas pemangkasan anggaran mencakup peningkatan dampak program terhadap anggaran, perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pergeseran ke belanja produktif, serta stabilnya indikator makro seperti pertumbuhan di atas 5 persen dan inflasi terkendali.
“Selain itu, penyerapan anggaran yang lebih merata sepanjang tahun juga menjadi sinyal penting. Jika efisiensi hanya menghasilkan underspending tanpa peningkatan output, maka dampaknya justru kontraktif bagi ekonomi,” ujarnya menambahkan.
Untuk mengimbangi tekanan itu, Rizal menyoroti ruang optimalisasi kebijakan melalui peningkatan penerimaan, reprioritisasi belanja berbasis hasil (outcome), serta pengelolaan pembiayaan yang kredibel. Berbagai upaya ini dinilai perlu diterapkan secara bersamaan dengan implementasi efisiensi anggaran.
“Tanpa itu, efisiensi hanya menjadi bantalan jangka pendek, sementara tekanan defisit berpotensi meningkat di paruh kedua tahun,” tuturnya.
Baca juga: Efisiensi anggaran perlu perhatikan kesehatan belanja K/L dan daerah
Baca juga: Jaga APBN sehat, Menkeu Purbaya batasi pengajuan anggaran baru K/L
Baca juga: Prabowo: APBN hemat Rp308 triliun hasil pangkas belanja tak produktif
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
