Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal selama bulan suci Ramadhan, khususnya bagi masyarakat miskin dan peserta BPJS PBI.
"Kami dari Komisi IX berharap dan mendesak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dapat melayani kesehatan masyarakat di bulan suci puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada rakyat miskin yang tidak terlayani,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Ru’yat menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata, terutama bagi masyarakat rentan.
Ia lalu menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan momentum spiritual sekaligus momentum untuk memperkuat kualitas kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ajaran puasa tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga kesehatan fisik.
Berikutnya, Ru’yat juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilaporkan mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Ia meminta agar kepesertaan tersebut dapat segera diaktifkan kembali, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis dan membutuhkan perawatan rutin.
“Mohon kepada peserta BPJS PBI untuk diaktifkan, yang memang kemarin ada keluhan, terutama penyakit-penyakit menahun, katastropik, yang memerlukan perawatan seperti cuci darah, hemodialisis, transfusi darah,” kata Ru’yat.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah memastikan bahwa 120 ribu pasien penyakit katastropik yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), namun terdampak pemutakhiran data tetap bisa mendapatkan penanganan dan layanan kesehatan.
Menkes Budi menjelaskan pihaknya sudah menyurati rumah sakit-rumah sakit untuk tetap memberikan penanganan bagi 120 ribu pasien tersebut.
Menkes mengatakan di antara para pasien yang terdampak penonaktifan itu, ada yang perlu cuci darah, minum obat untuk stroke dan sakit jantung, butuh kemoterapi, hingga transfusi darah untuk thalasemia. Menurutnya, penanganan bagi mereka perlu tetap dilanjutkan, agar tidak terjadi fatalitas.
"Kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi IX, fokus kita, kita tidak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko ini berhenti sehari pun ya. Sehari pun," kata Budi.
Baca juga: RSCM: Masyarakat bisa akses layanan BPJS di RS meski PBI nonaktif
Baca juga: Menkes: Butuh Rp529,3M untuk perbaiki ribuan faskes di Sumatera
Baca juga: DPR minta BPJS Kesehatan aktif beri informasi penonaktifan peserta
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
