Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan dua fokus utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung tindak lanjut Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yakni memperkuat proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.
"Jadi, kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi. Itu yang pertama, jadi verifikasi, validasi ini sangat penting," kata Bima dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7).
Dalam rapat tersebut, Bima menjelaskan Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan Koperasi Merah Putih dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh.
Proses tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan Koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan sekretaris daerah (sekda) berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah.
Setelah proses tersebut selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program.
Peran tersebut sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Selain memastikan kualitas pelaksanaan program, Bima menegaskan Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Mendagri pada rapat terbatas sebelumnya.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih yang telah melalui proses verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas. Hal itu penting agar menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program.
"Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait (Program) KDKMP," ucap Bima.
Langkah itu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker komoditas desa.
Baca juga: Kemensos simulasikan penyaluran bansos lewat Koperasi Merah Putih
Baca juga: Menko Pangan percepat rampungkan Perpres terkait operasional KDKMP
Baca juga: Pemerintah tegaskan Warung Pangan bukan saingan KDKMP
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
