Kota Jambi (ANTARA) - Provinsi Jambi dan Sumatera Barat (Sumbar) perlu kolaborasi dalam mewujudkan komitmen untuk menahan laju pencemaran air Sungai Batanghari akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bagian hulu.
"Butuh komitmen antara Jambi dan Sumatera Barat, mengingat aliran Sungai Batanghari melintasi batas administratif dua wilayah. Jambi tidak bisa bekerja sendiri," kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata di Jambi, Selasa.
Menurut Ivan, kolaborasi dua wilayah menjadi keharusan untuk mengurangi tingkat pencemaran merkuri akibat aktivitas tambang, karena pembagian wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) untuk penanganan Sungai Batanghari saat ini terbagi menjadi dua.
Di wilayah Jambi (hilir) ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Wilayah VI, sementara itu wilayah (hulu) menjadi wewenang BWSS Wilayah V.
Baca juga: Program Kampung Mantap dukung gerakan Batanghari bersih
Selain penertiban PETI di kedua wilayah, ia menilai perlu melakukan langkah strategis dan menyeluruh berbasis lingkungan dan ekonomi untuk menahan laju pencemaran, antara lain melakukan penghijauan (reboisasi) menanam pohon di sepanjang aliran sungai untuk mencegah abrasi dan menjaga volume air, serta melakukan pengerukan (normalisasi) sedimentasi guna meningkatkan kapasitas sungai.
Kedua kegiatan itu perlu dilakukan, kata dia, untuk membuka peluang optimalisasi jalur transportasi air, termasuk untuk pengangkutan hasil tambang batu bara.
Selain itu, lanjut dia, tak kalah penting membuat gerakan kebersihan secara massal secara rutin dengan melibatkan elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan pemerhati lingkungan.
"Aktivitas PETI di wilayah hulu menjadi penyebab utama meningkatnya kadar merkuri dan kekeruhan air. Dampak ini dirasakan langsung oleh PDAM, dimana biaya pengolahan air menjadi sangat mahal akibat kondisi air baku yang buruk. Biaya PDAM kita selalu mahal itu gara-gara keruh Sungai Batanghari," katanya.
Baca juga: Akademisi: Bentuk zonasi optimalkan budi daya ikan Sungai Batanghari
Sebelumnya akademisi Universitas Jambi (Unja) Tedjo Sukmono mendorong pemerintah daerah menyusun peraturan daerah penetapan zona hijau Sungai Batanghari sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman kepunahan habitat ikan.
"Dengan maraknya tekanan Sungai Batanghari hari ini dari berbagai persoalan perlu membuat satu kebijakan melibatkan pemangku kepentingan. Karena sungai itu sebagai sumber kehidupan ekosistem dan kebutuhan air bersih (PDAM)," ucapnya.
Tedjo mendorong pemerintah membentuk suatu perjanjian gabungan (konsorsium) dengan melibatkan BWSS dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) membuat kesepakatan penetapan lahan untuk kebutuhan vegetasi (zona hijau).
Langkah itu dinilai penting, kata dia, guna menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang aliran Sungai Batanghari, sekaligus pengembangan habitat di dalamnya.
Baca juga: Unand libatkan mahasiswa asing tanam 1.000 pohon di Sungai Batanghari
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
