Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program kementerian dan lembaga yang bersumber dari APBN untuk Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari Rp2 triliun.
"Lebih dari Rp2 triliun dana APBN masuk ke sini, dari kementerian lembaga. Padahal kita cuma efisiensi kurang lebih Rp300-an miliar, hampir Rp400 miliar, tapi dikembalikan dalam bentuk program lebih dari Rp2 triliun," kata Helmi di Bengkulu, Jumat.
Helmi menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat tersebut diwujudkan melalui berbagai program di sejumlah sektor, antara lain pendidikan, pertanian, dan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Bengkulu mendapatkan dua program Sekolah Rakyat yang masing-masing berada di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur serta program Sekolah Garuda.
Helmi mengatakan total dukungan pemerintah pusat untuk dua Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda tersebut mencapai hampir Rp1 triliun.
"Misalnya sekolah. Bengkulu mendapatkan Sekolah Rakyat dua, satu di Kota Bengkulu, satu di Kabupaten Kaur. Ada Sekolah Garuda juga. Totalnya hampir Rp1 triliun," katanya.
Di sektor pertanian, pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui program cetak sawah untuk menambah areal pertanian baru.
"Kemudian juga program pertanian. Kita juga dapat cetak sawah yang tadinya tidak ada," katanya.
Helmi mengatakan dukungan pemerintah pusat juga mencakup pembangunan jembatan dan berbagai infrastruktur lainnya.
"Insya Allah pemerintah pusat tetap akan membantu, mendukung program-program yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan kita pun terus berjuang melakukan komunikasi yang baik antarkementerian dan lembaga," ujarnya.
Menurut dia, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar program nasional dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bengkulu.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027 yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: Anggota DPR dorong akurasi data bansos dan anggaran kebencanaan
Baca juga: Komisi IX DPR dukung perbaikan MBG sesuai arahan Presiden
Baca juga: Komisi X: Program perbaikan sekolah harus sentuh kebutuhan dasar siswa
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
