Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) dan penguatan alokasi anggaran kebencanaan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan dapat merespons kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sigit usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI yang dirangkaikan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Sigit dalam keterangannya di Jakarta menilai pidato Presiden tahun ini memberikan optimisme melalui sejumlah capaian pemerintah, antara lain program Sekolah Rakyat, penguatan kedaulatan energi melalui B50, dan komitmen penindakan terhadap tambang ilegal.
Namun, menurut dia, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada implementasi dan akurasi data di tingkat masyarakat.
Berdasarkan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya, Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, Sigit menemukan persoalan terkait pengelompokan desil penerima bansos.
Ia menyebut terdapat warga yang tidak masuk Desil 1 hanya karena memiliki pinjaman mikro.
"Di lapangan kami menerima laporan bahwa ada warga yang tidak masuk kriteria Desil 1 hanya karena memiliki pinjaman uang. Padahal utang tersebut bukan untuk barang konsumtif atau kebutuhan mewah seperti mobil dan motor, melainkan semata-mata untuk bertahan hidup dan membeli makanan esok hari," kata dia.
"Ide besar Presiden ini harus ditunjang oleh pemutakhiran data yang konkret dan akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran," ujar Sigit melanjutkan.
Selain data bansos, Sigit meminta pemerintah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana. Ia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera Utara yang sempat menghadapi kendala operasional akibat keterbatasan anggaran siap pakai dan armada pendukung.
Menurut dia, kebijakan pembangunan juga perlu diikuti dengan kesiapan pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang memadai.
Sigit turut menyambut positif rencana pengembangan transportasi publik terintegrasi menuju Kepulauan Seribu dengan dukungan subsidi pemerintah agar layanan tersebut dapat dijangkau lebih luas.
"Presiden menyampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, perjuangan panjang yang membutuhkan perbaikan dan pembenahan secara terus-menerus. Kami di Badan Pengkajian MPR RI berkomitmen mengawal agar gagasan besar pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta ditopang oleh kesiapan anggaran yang adil," kata Sigit.
Baca juga: Komisi X: Program perbaikan sekolah harus sentuh kebutuhan dasar siswa
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
