Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Prof Dr Ahmad Sulaeman menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya dipersepsikan sebagai beban bagi sektor pendidikan.
Program MBG dan pendidikan, menurut dia saling berkesinambungan sehingga anggapan program sebagai beban tidak berdasar, program tersebut sebagai suplemen bagi pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia generasi muda bangsa.
"Justru ini bagian dari pendidikan. MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme bagaimana mengentaskan kemiskinan. Memang jangan diadu domba dengan peran guru, dua-duanya harus jalan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menanggapi penilaian sebagian kalangan bahwa program MBG membebani sektor pendidikan.
Pada kesempatan itu Prof. Ahmad menyatakan pentingnya pemenuhan gizi bagi keberlangsungan pendidikan juga telah terbukti secara ilmiah, dimana gizi harian anak yang terpenuhi berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak.
"Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil," ujarnya.
Praktik pemenuhan gizi harian, lanjutnya, telah lama diterapkan di sejumlah negara maju, di Amerika Serikat misalnya, program makan sekolah seperti School Breakfast Program dan National Lunch Program menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Sekolah mengambil peran aktif dalam pemenuhan gizi siswa sehingga anak tidak lagi terbebani persoalan sarapan atau makan siang. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendukung kesehatan sekaligus kesiapan belajar anak di kelas.
Menurut dia selain berdampak pada peserta didik, MBG juga dinilai berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian.
"Jika dirancang dengan matang, program ini dapat mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok," katanya.
Pengalaman AS melalui program Women, Infant, and Child (WIC) tambahnya, menunjukkan bahwa intervensi gizi yang dikelola negara mampu berjalan seiring dengan penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengkritisi pihak-pihak yang membandingkan antara program pendidikan dan makan bergizi gratis sebab mempertentangkan keduanya adalah kekeliruan logika yang mengabaikan realitas dasar.
"Anak tidak akan bisa belajar dengan perut kosong. Negara wajib melihat nutrisi dan pendidikan sebagai satu kesatuan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi pendidikan, apalagi. berbagai kajian kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi berdampak langsung pada konsentrasi, daya serap, dan perkembangan kognitif anak.
"Kalau pondasinya rapuh, hasil pendidikannya juga akan rapuh," katanya.
Baca juga: Guru Besar IPB: Dapur MBG perlu lebih banyak dikelola UMKM
Baca juga: SPPG: Kebutuhan sayuran untuk MBG capai 1 ton per hari di Jayawijaya
Baca juga: Pemprov dorong pemanfaatan bahan baku lokal pada program MBG di Aceh
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
