Jakarta (ANTARA) – Pembangunan nasional pada 2026 tidak hanya tercermin dari indikator ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan sosial, gizi, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, pemerintah memperkuat pembangunan manusia melalui program perlindungan sosial, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan kerja yang lebih merata. Dalam kerangka tersebut, pembangunan manusia menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, yang mana keberhasilan pembangunan tidak semata diukur melalui indikator makro, tetapi juga dari kemampuan negara meningkatkan kualitas hidup dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
Kemiskinan Menurun, Perlindungan Sosial Diperkuat
Salah satu indikator penting pembangunan inklusif tercermin dari penurunan kemiskinan .
Tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 23,85 juta jiwa menjadi 22,93 juta jiwa.
Dengan demikian, sekitar 920 ribu penduduk berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Perbaikan tersebut juga diikuti penurunan ketimpangan, dengan rasio gini turun dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Pemerintah memperkuat capaian tersebut melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bansos Terintegrasi yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan subsidi energi.
Hingga semester I 2026, PKH telah menjangkau 9,58 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako 16,19 juta KPM, ATENSI 91,15 ribu jiwa penduduk rentan, PBI-JKN 96,80 juta penerima, dan PIP 13,66 juta peserta didik.
Pada periode yang sama, sebanyak 564.994 KPM PRO-KESRA berhasil tergraduasi menjadi keluarga sejahtera.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya diarahkan untuk membantu masyarakat menghadapi kerentanan, tetapi juga mendorong penerima manfaat menuju kondisi yang lebih mandiri.
MBG Perkuat Fondasi Generasi Indonesia
Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Juli 2026, MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini juga memperkuat ekosistem ekonomi di tingkat lokal. Sekitar 1,3 juta tenaga kerja terlibat dalam operasional SPPG, didukung 29.671 SPPI serta kemitraan dengan 454 koperasi, 46 BUM Desa, 14 BUM Desa Bersama, dan 1.151 UMKM.
Khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga Juni 2026 MBG telah menjangkau 9.928.297 penerima manfaat. Pelaksanaan program juga melibatkan 136.115 kader Tim Pendamping Keluarga yang memberikan edukasi dan membantu distribusi makanan bergizi secara rutin.
“Kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya infrastruktur fisik semata, melainkan dari kualitas manusianya. Pembangunan sejati adalah yang inklusif, memastikan tak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dalam meraih pendidikan dan gizi terbaiknya,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Cek Kesehatan Gratis Dorong Pencegahan
Selain pemenuhan gizi, pembangunan kesehatan diperkuat melalui pendekatan preventif. Terhitung hingga Juni 2026, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 59,5 juta jiwa.
Sejumlah indikator kesehatan juga menunjukkan perkembangan positif. Umur Harapan Hidup meningkat dari 74,15 tahun pada 2024 menjadi 74,47 tahun pada 2025.
Prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 19,80 persen pada 2024, sementara angka kematian ibu turun dari 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2025.
Perluasan perlindungan kesehatan juga terlihat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meningkat dari 98,42 persen pada 2024 menjadi 98,62 persen pada 2025.
Pendidikan Diperluas untuk Membuka Kesempatan
Pembangunan manusia juga ditempuh melalui perluasan akses pendidikan. Hingga Juli 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau 43.251 siswa, terdiri atas 14.773 siswa lama dan 28.478 siswa baru. Program tersebut didukung 5.629 guru dan 11.504 tenaga kependidikan dalam 1.550 rombongan belajar.
Hingga tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi. Pada Tahun Ajaran 2026/2027 sebanyak total 93 Sekolah Rakyat Rintisan ditransformasikan menjadi Sekolah Rakyat Permanen, 81 sekolah rintisan dilanjutkan dari tahun ajaran sebelumnya, serta delapan lokasi rintisan baru ditambahkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dari sisi prestasi, sebanyak 325 peserta didik berhasil meraih prestasi pada berbagai ajang nasional maupun internasional hingga tahun ajaran 2025/2026.
Pemerintah juga menjalankan revitalisasi terhadap 17.188 satuan pendidikan yang terdiri atas 16.167 sekolah dan 1.021 madrasah. Percepatan digitalisasi pendidikan telah menjangkau hampir seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
Jumlah anak tidak sekolah (ATS) menurun dari 3,7 juta anak pada 2024 menjadi 3 juta anak pada 2025.
Dukungan pendidikan diperkuat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup 24,96 juta peserta didik dan PIP tahap I bagi 13,66 juta peserta didik dari keluarga miskin dan rentan.
Kualitas Manusia Menjadi Ukuran Kemajuan
Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pada 2025, nilai indikatif Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia mencapai 0,562. Angka tersebut menunjukkan produktivitas SDM Indonesia diperkirakan telah mencapai 56,20 persen dari potensi produktivitas maksimal yang dapat diraih pada usia produktif.
Peningkatan kualitas manusia juga tercermin dari berbagai indikator pendidikan dan kesehatan, termasuk kelangsungan hidup balita sebesar 98,40 persen serta Harapan Lama Sekolah penduduk usia 4–18 tahun sebesar 12,82 tahun.
Dengan fondasi kesehatan, gizi, dan pendidikan yang semakin kuat, pembangunan manusia diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih produktif dan memiliki daya saing di masa depan.
Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Berjalan Beriringan
Pembangunan manusia tidak berhenti pada pendidikan dan kesehatan. Masyarakat juga membutuhkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Jumlah angkatan kerja Indonesia meningkat dari 153,05 juta orang pada 2025 menjadi 154,91 juta orang pada 2026. Jumlah penduduk bekerja juga naik dari 145,77 juta menjadi 147,67 juta orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Rata-rata upah pekerja meningkat 6 persen, dari Rp3,09 juta menjadi Rp3,29 juta per bulan.
Pelatihan kerja turut diperkuat yang mana pada semester I 2026, balai dan pusat pelatihan kerja menghasilkan 38.009 lulusan, dengan 20.916 orang memperoleh sertifikasi kompetensi.
Upaya memperluas kesempatan berusaha juga dilakukan melalui Bantuan Tenaga Kerja Mandiri yang menjangkau ribuan wirausaha pemula dan pelaku usaha dari kelompok masyarakat rentan.
Pembangunan Harus Terasa di Tingkat Akar Rumput
Berbagai capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan nasional semakin diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Indikator makro yang positif tidak akan bermakna jika tidak dirasakan oleh rakyat di tingkat tapak. Melalui berbagai intervensi langsung, program prioritas kini hadir nyata di tengah masyarakat,” jelas Rachmat.
Perspektif tersebut menjadi penting karena pembangunan pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pembangunan fisik. Pembangunan juga menyangkut kemampuan keluarga memperoleh makanan bergizi, mengakses layanan kesehatan, menyekolahkan anak, memperoleh pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup.
Pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan perhatian terhadap kualitas lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan persampahan menjadi bagian dari agenda transformasi, antara lain melalui pengembangan Waste-to-Energy (WtE) di lebih dari 30 kabupaten/kota.
“Pembangunan berawal dari desa yang akan menopang kota dan wilayah pesisir. Desa menjadi fondasi, kota menjadi pusat inovasi, dan pesisir menjaga keseimbangan sumber daya. Lewat kolaborasi serta mitigasi yang tepat, kita ubah setiap ancaman menjadi pusat pertumbuhan pangan, energi, dan kesejahteraan bersama,” terang Rachmat.
Pada akhirnya, berbagai capaian pembangunan 2026 menjadi pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045. Tantangan selanjutnya adalah menjaga agar perbaikan indikator ekonomi dan sosial terus berlanjut, sekaligus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
“Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah optimisme bahwa arah pembangunan nasional berada pada jalur yang tepat. Penurunan angka kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta terciptanya lapangan kerja baru adalah hasil nyata dari kerja keras bersama. Capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh,” imbuh Rachmat.
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan diharapkan semakin menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup.
Sebab, keberhasilan transformasi nasional pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dicapai, tetapi tentang seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, dan lebih sejahtera.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
