Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar kelurahan tak hanya melayani administratif, melainkan menjadi tempat untuk menampung keluhan warga.
“Saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, dan menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Pramono, pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Tak hanya persoalan administratif melainkan juga menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan perselingkuhan, persoalan perceraian, dan sebagainya.
“Itulah kondisi riil yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah,” jelas Pramono.
Dia pun berharap agar pelayanan di kelurahan dapat ditingkatkan karena kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan tahun lalu pihaknya menerima 2.600 aduan, termasuk perselisihan rumah tangga.
“Kalau kasus-kasus setahun itu kita mendapat laporan dari berbagai penyebab ya. Di tahun lalu ada sekitar 2.600 aduan. Tapi itu berbagai aduan, termasuk di antaranya adalah seperti perselisihan rumah tangga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu tidak makin banyak,” kata Dwi.
Baca juga: Beri rasa aman anak, Dinas PPAPP DKI tekankan sinergi lintas unsur
Baca juga: Tekan angka kekerasan pada anak, Pemprov DKI luncurkan komik digital
Baca juga: Dinas PPAPP DKI beri bantuan modal bagi perempuan penyintas kekerasan
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
