Bangkalan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) Maruarar Sirait meninjau usulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu, sekaligus meluncurkan program tersebut untuk tahun anggaran 2026 ini.
"Program BSPS tahun anggaran 2026 ini memberikan alokasi yang cukup besar bagi masyarakat di Pulau Madura," katanya saat menyampaikan sambutan pada acara yang digelar di Jalan Sukolilo Raya, Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Bangkalan itu.
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai penerima bantuan program BSPS itu dengan jumlah rumah yang hendak dibedah sebanyak 573 unit dari total 3.873 unit se-Madura.
Sebanyak 3.300 unit bantuan lainnya tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sampang sebanyak 1.300 unit, Sumenep 800 unit dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.200 unit.
Sedangkan total bantuan untuk Jawa Timur sebanyak 33 ribu unit, meningkat tajam dari tahun 2025 yang hanya 4.165 unit.
"Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah," katanya.
Selain BSPS, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan mikro perumahan di bawah Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan.
Baca juga: Menteri PKP serahkan RSLH bantuan perusahaan swasta di Kudus
Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, skema tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin membangun maupun memperbaiki rumah secara mandiri.
Maruarar menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor usaha, mulai dari toko bangunan, tenaga kerja konstruksi, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga sektor perbankan.
"Karena, perumahan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional," katanya.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, karena telah menyetujui program yang sangat dibutuhkan masyarakat itu.
Anggota Banggar DPR RI Ansari yang turut hadir mewakili MH Said Abdullah pada kegiatan itu mengatakan, program BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.
Konsep swadaya dalam program tersebut menjadi kekuatan utama karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PKP terhadap masyarakat Madura.
"Program ini adalah komitmen pemerintah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura ini.
Kunjungan Menteri PKP di Bangkalan ini diakhiri dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk pasangan tunawicara di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan yang juga terdata sebagai calon penerima bantuan.
Menteri PKP mengaku puas dengan, karena calon penerima memang sesuai dengan ketentuan, yakni tinggal di rumah yang tidak layak huni dan berpenghasilan rendah.
Hadir ikut mendampingi Menteri PKP RI, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moh Fauzan Ja'far, Forkopimda Pemkab Bangkalan dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
