Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk membentuk satuan tugas atau satgas bersama untuk percepat program perumahan rakyat, khususnya pembangunan 3 juta rumah.
"Kami akan undang berbagai pihak untuk merumuskan struktur satgas yang efektif, efisien, dan produktif, sehingga masalah-masalah perumahan bisa diselesaikan dengan cepat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang," kata Friderica, atau akrab disapa Kiki.
Baca juga: BTN siapkan "bundling" KPR, bisa dapat kredit tambahan untuk isi rumah
OJK, kata Kiki, mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia.
Ia juga mengapresiasi upaya Menteri PKP yang dinilai konsisten memperjuangkan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami melihat Pak Menteri PKP luar biasa memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah,” katanya.
Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung rumah subsidi akan mendorong pergerakan luar biasa.
Baca juga: Mendagri cek progres Program 3 Juta Rumah di Tomohon
"Kebijakan yang dikeluarkan OJK ini multiplier effect-nya di bidang perumahan khususnya rumah subsidi akan besar sekali. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikasih gratis, maka kebijakan ini akan membuat konsumen senang sekali. Saya yakin akan ada pergerakan luar biasa," ujar Maruarar.
Menurut dia, pergerakan di sektor perumahan terutama rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
