Gus Ipul tegaskan pengadaan Sekolah Rakyat bebas dari korupsi

Surabaya (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat harus bebas dari korupsi dan manipulasi guna memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan transparan serta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” kata Saifullah Yusuf di Surabaya, Jatim, Minggu.

Gus Ipul, sapaan akrabnya menjelaskan seluruh anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah direncanakan melalui mekanisme pengadaan terbuka dan proses lelang resmi pemerintah.

Menurut dia, hasil pengadaan nantinya dapat lebih rendah dibandingkan nilai perencanaan awal karena dilakukan melalui sistem lelang terbuka.

“Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ujarnya.

Baca juga: Mensos: Pembangunan SR di Kota Tangerang masih lengkapi administrasi

Ia memastikan Kementerian Sosial telah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak melakukan penyimpangan.

Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial siap melaporkan langsung jika menemukan indikasi permainan proyek dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” katanya, menegaskan.

Ia mengatakan pengawasan ketat diperlukan karena program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan.

Selain menyediakan pendidikan gratis berasrama, pemerintah juga melakukan pemberdayaan terhadap keluarga siswa melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.

“Mereka dapat bansos (bantuan sosial), lengkap nanti juga didorong menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan keluarga siswa Sekolah Rakyat juga akan memperoleh dukungan program rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pelatihan ekonomi produktif agar dapat mandiri secara ekonomi.