Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan agar jangan sampai ada kesan menakut-nakuti dalam pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) terkait pendampingan kepada petugas pajak.
Saan mengatakan jika ada kesan tersebut, para wajib pajak justru akan merasa terteror. Dia pun meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk betul-betul memikirkan pelibatan aparat maupun perangkat pemerintahan lain dalam urusan pajak.
"Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti apa, petugas apa wajib pajak ya seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah perlu memikirkan dampak dari pelibatan atau kebijakan menggandeng institusi yang tidak memiliki keterkaitan dalam urusan pajak. Dia pun menilai bahwa urusan pajak memang bukan tugasnya dari aparat.
"Penting sekali dari pajak (DJP) ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng, institusi yang memang bukan, bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini penting sekali," katanya.
Sebagaimana diketahui, isu mengenai keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mencuat setelah DJP menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Melalui akun Instagram resmi @ditjenpajakri, DJP juga menegaskan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun perangkat desa bukan pelaksana pemeriksaan ataupun pemungut pajak.
Kehadiran unsur kewilayahan hanya bertujuan mendukung koordinasi apabila diperlukan, sebagaimana praktik yang telah lama diterapkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
Dalam banyak kondisi, perangkat wilayah hanya berfungsi sebagai pendamping atau saksi bahwa petugas pajak telah melaksanakan kunjungan sesuai prosedur.
Baca juga: Ketua DPR: Pelibatan aparat soal pajak jangan turunkan kepercayaan
Baca juga: DJP tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan jadi pengawas pajak
Baca juga: TNI soal dilibatkan mengurus pajak: Belum ada pembahasan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
