Jakarta (ANTARA) - Para pemangku kepentingan dari sejumlah negara ASEAN sepakat mengoptimalkan langkah bersama untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim, mengingat ketimpangan kapasitas dan sistem yang terpecah menimbulkan dampak buruk bagi kelompok rentan.
Hal tersebut merupakan hasil dari agenda "Pertukaran Pengetahuan ASEAN terkait Kerusakan dan Kerugian serta Manajemen Risiko Komprehensif", sebagai bagian dari Pekan Iklim ASEAN 2026 di Filipina, Sabtu (2/5).
Menurut keterangan tertulis ASEAN yang dipantau di Jakarta, Minggu, Ketua Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim (AWGCC) Santosh Manivannan menyoroti adaptasi dan pengurangan risiko bencana di kawasan sering berkembang secara terpisah.
"Kita harus mendobrak tembok pemisah antarsektor, sehingga bantuan bisa sampai ke mereka yang paling membutuhkan," kata Manivannan.
Dia pun mengusulkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk penghimpunan data dan analisis serta distribusi langkah sosial demi respons iklim yang tepat sasaran.
Baca juga: Filipina: ASEAN dorong migrasi tenaga kerja yang adil dan aman
Lebih lanjut, Kepala Divisi Ekonomi Sekretariat ASEAN Vong Sok mendorong seluruh negara anggota untuk mengoptimalkan perangkat-perangkat ASEAN, seperti AWGCC, untuk menyelaraskan langkah dan menghimpun sumber daya untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
"Kita sudah memiliki arsitektur institusionalnya, sekarang kita harus mengoperasikannya untuk menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim," kata Vong Sok.
Dalam agenda tersebut, para pemangku kepentingan mengungkapkan keprihatinan atas fragmentasi data yang masih terjadi, sehingga para perancang kebijakan tak memiliki rangkaian data koheren di berbagai lapisan untuk membantu pengambilan keputusan secara sigap dan tepat.
Mereka pun mengusulkan pengembangan sebuah metrik standar untuk mendokumentasikan kerusakan dan kerugian iklim dengan bantuan fasilitas ASEAN yang sudah ada.
Baca juga: ASEAN dorong ratifikasi keamanan pasokan minyak bumi
Selain itu, perlu pula mekanisme terkoordinasi ASEAN untuk menangani isu teknis dan legal dalam penanganan dampak iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan relokasi masyarakat.
Menurut peneliti senior Resilience Development Initiative (RDI) P. Raja Siregar, penentuan lingkup kerusakan dan kerugian terkait iklim di tingkat kawasan akan membantu menyelaraskan kebijakan nasional dan membuka dukungan lebih luas.
Adapun agenda ASEAN tersebut dapat menetapkan serangkaian rekomendasi strategis, yang salah satunya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan regional.
Kemudian, mengembangkan standardisasi data kawasan untuk kerusakan dan kerugian, serta mendirikan sub-kelompok kerja ASEAN untuk mengatasi tantangan terkait pulau-pulau kecil dan batas maritim.
Baca juga: Indonesia kirim dua personel TNI ke Kamboja untuk misi pemantau ASEAN
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
