Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan sektor pelayaran siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) demi meningkatkan penerimaan negara.
Wamenhub menegaskan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki peran strategis karena menjadi garda terdepan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal niaga.
"Ini tantangan dari Kepala Negara buat kita. Karena apa? Karena kita ada di situ. Kita menjadi garda terdepan dengan mengeluarkan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar berisikan itu berapa ton," kata Wamenhub dalam Peringatan Hari Pelaut 2026 di Jakarta, Selasa.
Menurut Wamenhub, Presiden menargetkan sektor pengangkutan komoditas ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy mampu menghasilkan devisa minimal 65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.
Ia mengatakan kebijakan tersebut memiliki potensi yang jauh lebih besar dengan nilai penerimaan negara yang dapat mencapai sekitar 150 miliar dolar AS apabila dioptimalkan secara maksimal.
Potensi penerimaan hingga sekitar Rp2.600 triliun itu dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Minimal kata Presiden dari sektor perhubungan, dari mengangkut kelapa sawit, batu bara dan yang lain-lain, minimal 65 miliar dolar AS (per tahun), potensinya bisa menjadikan pemasukan negara 150 miliar dolar. Sama dengan Rp2.600 triliun, lebih tinggi dari pada APBN negara Thailand," ujar Wamenhub.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta petugas lapangan mendukung kebijakan pemerintah dengan penuh komitmen dan tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
"Jadi teman-teman yang di lapangan, para KSOP saya minta berkomitmen untuk itu, mendukung pemerintah. Jangan bermain-main," tegas Suntana.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi kunci agar potensi penerimaan negara dari aktivitas ekspor dapat dimaksimalkan tanpa kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat.
Wamenhub mengingatkan optimalisasi ekspor dari sektor pelayaran baru mencakup beberapa komoditas sehingga peluang peningkatan devisa masih sangat besar pada sektor lainnya.
"Itu baru beberapa sektor. Apalagi sektor-sektor lain yang masuk (pada ekspor satu pintu di DSI). Jadi dengan demikian kalau kita bisa mendukung itu (bisa meningkatkan perekonomian). Belum dari sektor yang lain," beber Wamenhub.
Ia menegaskan layanan penerbitan SPB akan terus diperkuat dengan menjadikan berbagai persoalan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Suntana juga meminta seluruh jajaran perhubungan laut agar menjaga institusi dengan memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Wamenhub menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan sektor transportasi laut menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengajak seluruh insan pelayaran untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap profesinya dengan menjaga etika, profesionalisme, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan.
Menurutnya, kontribusi sektor pelayaran tidak hanya menjaga kelancaran logistik nasional, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui aktivitas ekspor yang efisien.
Wamenhub optimistis dukungan penuh jajaran pelayaran terhadap kebijakan Presiden akan memperkuat daya saing ekspor Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Perhubungan laut berpartisipasi dalam pembangunan negara, pembangunan bangsa, berpartisipasi dalam pemasukan negara, itu yang kita bisa lakukan sebagai manifestasi kebanggaan kita kepada bangsa dan negara," kata Wamenhub.
Baca juga: Waka Komisi VII DPR: Ekspor satu pintu harus jadi instrumen hilirisasi
Baca juga: Danantara: DSI cegah 'transfer pricing', bukan ambil alih ekspor SDA
Baca juga: Dubes Kanada nilai DSI tak ganggu perdagangan bilateral dengan RI
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
