Jakarta (ANTARA) - Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga pertamax mengikuti perkembangan pasar dengan tetap menjaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.
Peluang tersebut muncul seiring melandainya harga minyak dunia, setelah tercapainya kesepakatan damai sementara pada pertengahan Juni. Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent berada di kisaran 80 dolar AS per barel.
"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter, di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, ia mengingatkan kondisi pasar minyak masih rentan karena Iran beberapa kali kembali menutup Selat Hormuz dan perundingan lanjutan belum tuntas.
Piter menjelaskan, gejolak harga minyak dunia turut mempengaruhi harga energi domestik dan menunjukkan bahwa asumsi makro APBN, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah sangat terpapar risiko global.
Maka perlu pemisahan yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi agar perekonomian lebih terkendali.
"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.
Lebih lanjut, Piter menilai penyesuaian harga pertamax penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke pertalite yang berpotensi membebani kuota BBM subsidi.
"Antrean pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi pertalite tetap tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran.
"Pemerintah perlu memastikan distribusi pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.
Dalam jangka menengah, ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan bauran energi. Indonesia memiliki potensi besar dari sumber energi baru terbarukan dan biomassa untuk mengurangi konsumsi BBM serta menekan beban subsidi.
"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," ujar Piter.
Sementara dari sisi fiskal, ruang pemerintah lebih banyak berada pada pengelolaan belanja dibandingkan penerimaan negara.
"Penerimaan negara bertumpu pada pajak, sehingga menekannya bisa berdampak negatif. Yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program," katanya lagi.
Piter memandang pelandaian harga minyak dunia sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menata kebijakan energi dan fiskal secara lebih efektif.
Penyesuaian harga pertamax dinilai dapat mengurangi perpindahan konsumen ke BBM subsidi, sementara perbaikan distribusi dan bauran energi akan membantu menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian global.
"Di tengah gejolak ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," kata Piter pula.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
