Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan pemerintah berupaya memperkuat sistem perlindungan HAM dengan menyelesaikan persoalan sejak tahap hulu kebijakan dan regulasi guna mencegah berbagai pelanggaran terus berulang.
Menurut Mugiyanto, pendekatan hak asasi manusia tidak cukup dilakukan setelah masalah terjadi, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan sistem kepatuhan HAM yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Negara harus hadir dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kementerian HAM bekerja untuk membangun sistem yang mampu mencegah, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan HAM dari hulu sampai hilir. Karena itu, kepatuhan HAM harus menjadi standar bersama, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor usaha," kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wamen HAM tegaskan negara hadir lindungi martabat manusia
Saat kuliah umum di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Mugiyanto menjelaskan pemerintah tengah memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang HAM untuk mempertegas tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia secara sistematis.
Penguatan regulasi tersebut, lanjutnya, juga diarahkan untuk membangun sistem kepatuhan HAM yang berlaku bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor usaha sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Kuliah umum berlangsung interaktif dengan mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik, termasuk terkait persoalan lubang bekas tambang di Kalimantan Timur yang telah menimbulkan korban jiwa.
Menanggapi hal itu, Mugiyanto mengatakan kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat perlindungan HAM.
"Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa sesungguhnya merupakan persoalan-persoalan yang sedang dikerjakan pemerintah melalui Kementerian HAM. Persoalan HAM harus diselesaikan dari hulu. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dilakukan setelah masalah terjadi, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan di wilayah kebijakan dan regulasi. Negara harus hadir untuk membangun sistem yang mampu mencegah berbagai persoalan tersebut terus berulang," ujarnya.
Baca juga: Wamen HAM serap masukan revisi UU HAM melalui uji publik di Unesa
Menurut dia, persoalan HAM tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak hidup, hak atas lingkungan yang aman dan sehat, serta tanggung jawab negara memastikan pembangunan tidak meninggalkan korban.
Mugiyanto menegaskan kritik dan aspirasi masyarakat harus dipandang sebagai energi untuk terus memperbaiki sistem perlindungan HAM.
"Berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan energi bagi saya untuk terus berjuang. Perjuangan hak asasi manusia adalah perjalanan panjang yang tidak boleh berhenti. Selama masih ada persoalan yang dihadapi masyarakat, selama itu pula negara harus terus bekerja dan memperbaiki diri," katanya.
Ia menambahkan kampus memiliki peran penting sebagai ruang dialog yang memungkinkan gagasan, kritik, dan aspirasi disampaikan secara damai dalam tradisi akademik yang sehat.
Baca juga: Wamen HAM pastikan negara hadir selesaikan persoalan Sunda Wiwitan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
