Istanbul (ANTARA) - Swiss berencana untuk secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada produk Microsoft sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan digitalnya dan mengatasi masalah keamanan data, menurut laporan media lokal.
Seorang juru bicara Kantor Kanselir Federal mengatakan pemerintah bertujuan untuk "mengurangi ketergantungannya pada Microsoft, selangkah demi selangkah dan dalam jangka panjang," menurut laporan Swissinfo pada Minggu (19/4).
Menurut laporan tersebut, hal itu menandakan pergeseran strategi meskipun baru-baru ini Microsoft 365 telah diluncurkan di sekitar 54 ribu workstation di badan federal.
Langkah itu terjadi di tengah meningkatnya perdebatan tentang ketergantungan pada perusahaan teknologi besar dan keamanan data pemerintah yang sensitif.
Upaya sebelumnya untuk mengeksplorasi alternatif telah menghadapi penolakan internal, dengan beberapa pejabat dilaporkan menolak upaya tersebut sebagai eksperimen yang tidak perlu.
Sebuah studi kelayakan baru-baru ini menemukan bahwa transisi ke perangkat lunak sumber terbuka dimungkinkan, menawarkan otoritas kendali dan fleksibilitas yang lebih besar.
Jerman telah muncul sebagai titik acuan, dengan negara bagian Schleswig-Holstein telah mengalihkan administrasinya ke sistem sumber terbuka (open source).
Para pejabat Swiss juga sedang meneliti model serupa, karena platform sumber terbuka memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan mengembangkan perangkat lunak secara independen dari perusahaan besar.
Dimensi finansial juga telah menarik perhatian. Selama dekade terakhir, pemerintah federal dan kanton Swiss telah menghabiskan lebih dari 1,1 miliar franc Swiss (Rp42,1 triliun) untuk lisensi Microsoft, menurut investigasi sebelumnya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Media: ICC ganti perangkat lunak, dari Microsoft AS ke software Jerman
Baca juga: Microsoft blokir militer Israel dari beberapa layanan cloud dan AI
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
