Jakarta (ANTARA) - Baru-baru ini, Haul Gus Dur kembali digelar. Acara ini bukan hanya mengenang sosok besar, tetapi juga menghidupkan lagi pesan penting tentang kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.
Di tengah situasi ketika kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan masih sering terjadi, haul menjadi pengingat bahwa politik semestinya berangkat dari kepedulian pada manusia, terutama mereka yang paling sering dipinggirkan.
Kerinduan pada Gus Dur muncul bukan tanpa alasan; karena keteladanan yang terasa semakin langka.
Gus Dur dikenal sebagai “Bapak Kemanusiaan” karena keberpihakan tidak berhenti di kata-kata. Pembelaan terhadap kelompok lemah, kelompok minoritas, korban ketidakadilan, dan orang-orang yang distigma dilakukan dengan sikap tegas, sekaligus tetap menghormati perbedaan. Martabat manusia selalu ditempatkan sebagai dasar untuk menilai benar atau tidaknya sebuah kebijakan.
Nilai yang diwariskan Gus Dur yang juga tokoh Nahdlatu Ulama (NU) ini perlu diteruskan menjadi sikap dan tindakan. Politik harus kembali menjadi jalan untuk melindungi yang tertindas, membuka ruang bagi yang dibungkam, dan merawat persaudaraan, tanpa memaksa keseragaman.
Kemanusiaan
Kemanusiaan dalam politik ala Gus Dur terlihat dari tindakan yang bisa diraba, bukan sekadar pidato. Dalam Haul ke-16 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta, misalnya, panitia membuka donasi kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Donasi itu diarahkan untuk kebutuhan paling mendasar, yakni logistik dan terutama air bersih, termasuk rencana dropping air, pengaktifan kembali sumur-sumur, lalu penyaluran lewat relawan GUSDURian di lapangan. Langkah seperti ini menunjukkan warisan yang terus dihidupkan: keberpihakan pada kaum lemah dimulai dari kebutuhan paling konkret, bukan dari slogan besar.
Teladan kemanusiaan pun tampak dalam kebijakan yang pernah diambil saat Gus Dur menjabat. Sejumlah kebijakan diskriminatif yang menekan warga Tionghoa dicabut, termasuk ruang perayaan Imlek yang kembali dibuka dan pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama yang diakui negara.
Di sektor kebebasan sipil, pembubaran Departemen Penerangan pada 1999 sering disebut sebagai penanda penting pembukaan ruang pers dan ekspresi setelah era pembatasan panjang. Semua langkah itu berpijak pada satu ukuran sederhana: martabat manusia tidak boleh kalah oleh selera kekuasaan dan ketakutan politik.
Dalam isu Papua, contoh konkretnya. Bahkan lebih jelas karena berhadapan langsung dengan persoalan identitas, kekerasan, dan rasa dipinggirkan.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
