Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu menurunkan persentase angka kesalahan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan.
Dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu, Mensos menyebutkan hal tersebut merujuk pada hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
"Dari hasil uji coba, kesalahan data penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berkurang secara signifikan, meski masih tinggi," kata Gus Ipul.
Ia menuturkan sebelum adanya sistem digitalisasi melalui DTSEN, tingkat kesalahan data penerima manfaat yang tidak terdaftar atau exclusion error untuk PKH berada di angka 77,7 persen sedangkan untuk BPNT berada di angka 70 persen.
Setelah uji coba yang dilaksanakan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, kesalahan data dapat diturunkan menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Sementara untuk kesalahan data pada penerima manfaat yang terdaftar (inclusion error) menunjukkan adanya pengurangan dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen untuk PKH, dan dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen untuk BPNT.
"Harapannya agar kesalahan data dapat ditekan sampai di bawah sepuluh persen atau bahkan lima persen," katanya.
Ia mengaku akurasi data tidak mungkin menyentuh angka 100 persen dengan banyaknya dinamika sosial dalam keseharian masyarakat seperti kelahiran, kematian, perpindahan warga maupun naik turunnya kemampuan ekonomi suatu keluarga.
Ia berharap melalui pembaruan DTSEN yang akan dilaksanakan secara terus menerus setiap harinya, dibarengi dengan laporan per tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat daerah hingga nasional, dapat terus meningkatkan keakuratan data penerima bansos.
Ia pun memastikan uji coba tersebut juga akan terus dilaksanakan sepanjang 2026, dengan target pelaksanaan di 40 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, pada pertengahan tahun diharapkan hasil evaluasi dari uji coba itu dapat terangkum dengan baik dan menjadi rujukan untuk penerapan digitalisasi bansos di berbagai daerah Indonesia secara lebih luas.
"Semua demi memastikan masyarakat yang memang layak mendapatkan bansos, atau yang berada di dalam desil bawah DTSEN, dapat terjangkau dan merasakan manfaatnya," katanya.
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat jadi lebih sehat usai tiga bulan sekolah
Baca juga: Di hadapan Pesiden, Mensos tegaskan tidak ada KKN dalam Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos raih penghargaan pemimpin transformatif dari LAN
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
