Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemutakhiran Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) memberikan manfaat bagi dunia usaha dari proses rekrutmen hingga komunikasi dalam perusahaan.
"Bagi dunia industri, KBJI ini ditunggu sebagai bahasa yang sama dalam mereka melakukan rekrutmen, dalam mereka melakukan penataan organisasi di perusahaan mereka, dan bahasa yang sama untuk mengkomunikasikan, apakah itu dengan perusahaan yang lain, atau pun pada para pencari kerja," kata Menaker di Jakarta, Jumat.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merampungkan KBJI 2026, setelah edisi sebelumnya yang dirilis pada 2014.
Menurut Menaker, KBJI disusun dengan berbagai masukan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, sehingga data terkait lanskap ketenagakerjaan Indonesia bisa terus relevan di tengah pergerakannya yang dinamis secara global.
“Ini luar biasa dan kita berharap, ini (KBJI) adalah menjadi bahasa bersama dalam kita mengelola (data) terkait dengan pasar kerja ataupun kemudian hal-hal yang berhubungan tenaga kerja ke depan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Menaker mengatakan KBJI 2026 tidak hanya memperbaharui klasifikasi pekerjaan yang sudah ada, tetapi juga menangkap munculnya berbagai jabatan baru seiring perkembangan dunia kerja.
Beberapa jenis jabatan baru yang spesifik, misalnya di sektor pekerjaan hijau (green jobs), pekerjaan digital (digital jobs), pariwisata, hingga kesehatan.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu berharap, KBJI dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan menuju digitalisasi yang nantinya akan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, informasi pasar kerja nasional dan survei yang dilakukan oleh BPS, juga akan mengacu kepada KBJI terbaru ini.
"Contoh sederhana, tadi sudah disampaikan pengolahan bagaimana KBJI ini bisa memberikan manfaat, kita lakukan hasil survei Sakernas, kita lihat mana jabatan-jabatan baru yang tidak ada lima tahun yang lalu, ternyata ini growing, ini tumbuh besar," kata Yassierli.
Hal ini, lanjut dia, akan menjadi masukan yang berarti, baik bagi institusi pendidikan maupun pemerintah agar kompetensi angkatan kerja nasional bisa relevan sesuai dengan kebutuhan industri.
"Ini akan menjadi masukan yang luar biasa, apakah itu bagi institusi pendidikan, bagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan, bagi pemerintah secara umum, apakah kita sudah menyiapkan skill-skill tersebut, apakah sudah ada skema-skema untuk upgrading atau reskilling menuju jabatan yang baru tersebut, termasuk juga skema sertifikasi," jelas Menaker.
Baca juga: Menaker: Formulasi kenaikan UM 2027 tunggu hasil RUU Ketenagakerjaan
Baca juga: Menaker sebut masih terbuka dengan aspirasi RUU Ketenagakerjaan
Baca juga: Menaker: Mahasiswa harus kuasai kompetensi teknis dan "human skills"
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
