Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban radikalisme pemahaman keagamaan.
“Jangan sampai nanti kita terjebak di dalam apa yang biasa kita pahami sebagai radikalisme keberagamaan ini. Seringkali kalau terjadi radikalisme pemahaman keagamaan, yang paling pertama korban itu anak-anak dan perempuan,” ungkapnya pada Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pada masa lampau anak-anak sering dieksploitasi untuk menjadi pelaku teror atau dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Akibat dari perbuatan tersebut, masa depan anak-anak itu hilang karena dirampas idealisme yang tidak jelas.
Selain itu, anak-anak juga dikorbankan dengan tidak dibolehkan mengikuti pendidikan umum karena dianggap sekuler dan sebagainya. Karenanya dia mengharapkan adanya perhatian khusus terhadap masa depan anak-anak.
“Banyak sekali kita jumpai eksploitasi anak yang melampaui daya dukungnya anak itu sendiri, karena isu-isu atau pengaruh-pengaruh keagamaan yang kurang pas. Jadi bukan hanya radikalisme, tapi liberalisme pun juga memiliki potensi yang sama,” ujar Menag Nasaruddin.
Dalam kesempatan tersebut diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF yang sudah berlangsung selama 60 tahun terakhir. Saat ini Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.
Baca juga: Densus 88 perkuat ideologi Pancasila cegah radikalisme di Bali
Penyusunan CPAP 2026-2030 dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, serta rekomendasi terkait dengan pembangunan anak dalam forum strategis nasional.
Beberapa capaian kunci atas program tersebut antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.
Kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerja sama dan koordinasi lintas sektor.
Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2 terkait dengan akses sanitasi aman, indeks kualitas air, dan lingkungan hidup; PN-4 mengenai penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, peningkatan umur harapan hidup, nilai PISA (Programme for International Student Assessment), dan indeks perlindungan anak, serta PN-6 perihal penurunan tingkat kemiskinan.
Bagi Kementerian Agama, lanjutnya, program tersebut sangat penting karena semua umat beragama menganggap anak adalah amanat yang besar.
“Dengan demikian, menggunakan bahasa agama untuk program ini sangat penting. Tanpa menggunakan bahasa agama, dikhawatirkan itu tidak akan pernah efektif,” kata dia.
Baca juga: Paparan radikalisme bisa sasar anak di ruang digital
Baca juga: Pengawasan keluarga-literasi digital cegah anak terpapar radikalisme
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
