Jakarta (ANTARA) - Kriminolog dari Universitas Indonesia Bagus Sudharmanto mengemukakan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri harus mengutamakan reformasi kultural, bukan kelembagaan.
"Yang dibutuhkan adalah perubahan nilai, pola pikir, dan budaya kerja anggota Polri karena persoalan utama bukan kelembagaan, tetapi pada perilaku dan moral aparat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Sudharmanto, reformasi kultural di tubuh Polri dapat dimulai dari perbaikan secara maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
"Reformasi yang dibutuhkan adalah memperkuat kontrol eksternal yang independen, misalnya pengawas sipil yang benar-benar punya kewenangan, membenahi sistem internal lewat transparansi penanganan pelanggaran," ucapnya.
Selain itu, jelas Sudharmanto, Polri harus menggeser budaya kerja dari pendekatan kekuasaan ke procedural justice atau adil, terbuka, dan menghormati warga.
Lalu, bertugas dengan profesionalisme berbasis merit, pembatasan diskresi yang rawan disalahgunakan, dan merespons cepat terhadap kritik publik, termasuk di ruang digital.
Ia mencontohkan jika ada kasus polisi melakukan kekerasan saat penanganan demonstrasi, reformasi yang seharusnya dilakukan tidak hanya klarifikasi internal, tetapi juga membuka proses tahapan penanganan.
"Rekaman body cam--harusnya diadakan--wajib dirilis, pengaduan ditangani lembaga pengawas independen, dan sanksinya diumumkan jelas sampai tuntas," ujarnya.
Sedangkan pada level sehari-hari, seperti polisi lalu lintas (Polantas) dan Bhabinkamtibmas, ia mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat soal diskresi.
"Setiap tindakan harus bisa dijelaskan alasannya ke warga," imbuhnya.
Sementara itu, dari sisi rekrutmen dan promosi, ia mengatakan personel polisi yang naik jabatan harus karena rekam jejak yang baik, bukan karena kedekatan.
Sedangkan dari sisi ruang digital, ketika ada kasus viral, Polri harus merespons cepat dengan data dan empati, bukan defensif.
"Kalau warga melihat polisi transparan, mau dikoreksi, dan adil dalam hal kecil sekalipun, rasa aman dan kepercayaan itu tumbuh pelan, tapi nyata," ucapnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
