Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah temuan mulai dari pengelolaan dana RT dan RW yang dinilai masih bermasalah dan membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp5,82 triliun.
"BPK menemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan pada 1.150 RT senilai Rp6,206 miliar dan 137 RW senilai Rp969,360 juta. Selain itu, masih terdapat 158 RT dan 20 RW yang belum menyampaikan laporan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan, Ali pada dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ali mengatakan RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap dukungan anggaran yang diberikan harus dikelola secara transparan, tertib, dan akuntabel.
Menurut dia, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan dukungan anggaran bagi RT dan RW.
Fraksi Demokrat-Perindo, lanjut Ali, mendukung peningkatan kesejahteraan RT dan RW. Namun, kenaikan anggaran harus diikuti peningkatan kapasitas administrasi, penguatan mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasan yang lebih efektif.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh RT dan RW mendapatkan pendampingan yang memadai agar mampu melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: APBD 2025, PAD DKI Jakarta capai Rp51,22 triliun
Selain tata kelola RT dan RW, Fraksi Demokrat-Perindo juga menyoroti aspek pengelolaan ASN dan integritas birokrasi. Meski mengapresiasi capaian Indeks Sistem Merit Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 375,5 atau melampaui target 350,5, Ali menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Ia mengungkapkan Indeks Survei Penilaian Integritas Pemprov DKI Jakarta hanya mencapai 71,08 atau masih berada di bawah target sebesar 80. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,122 miliar.
"Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek pengawasan internal, kepatuhan administrasi, dan pengendalian manajemen kepegawaian," ujarnya.
Fraksi Demokrat-Perindo pun meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Ali turut menyoroti meningkatnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp5,82 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan SiLPA Tahun 2024 yang sebesar Rp4,43 triliun.
Menurutnya, SiLPA yang besar tidak bisa semata-mata dipandang sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat mencerminkan masih adanya program yang belum terlaksana, kegiatan yang tertunda, atau anggaran yang belum termanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Penilaian itu, kata dia, sejalan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 yang baru mencapai 88,51 persen dan Belanja Modal sebesar 86,22 persen.
"Masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ali.
Baca juga: DKI prioritaskan sektor pendidikan di tengah tantangan kondisi fiskal
Baca juga: DPRD DKI pastikan program untuk warga berjalan meski ada efisiensi
Meski demikian, Fraksi Demokrat-Perindo mengapresiasi kondisi fiskal Pemprov DKI Jakarta yang secara umum masih sehat. Berdasarkan neraca per 31 Desember 2025, total aset Pemprov DKI mencapai Rp758,57 triliun dengan kewajiban sebesar Rp17,97 triliun dan ekuitas Rp740,60 triliun.
Selain itu, arus kas bersih tahun 2025 tercatat positif sebesar Rp1,39 triliun setelah pada tahun sebelumnya berada pada posisi negatif Rp2,12 triliun.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
