Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 yang mempertemukan pemerintah kabupaten dengan kementerian dan lembaga, dunia usaha, investor, lembaga pembiayaan, hingga pelaku UMKM dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi komoditas, investasi, akses pasar, serta penciptaan lapangan kerja.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi di Jakarta, Jumat, mengatakan ekspo tahun ini diarahkan agar potensi ekonomi daerah tidak berhenti sebagai produk yang dipamerkan. Menurutnya, komoditas unggulan, peluang investasi, dan UMKM daerah harus terhubung langsung dengan pasar, investor, perbankan, serta mitra pembangunan.
“Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret yaitu daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan," ujar Bursah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pemerintah kabupaten menghadapi tantangan dalam menjaga pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut menjadi semakin penting di tengah rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 menjadi Rp735 triliun, naik 5,5 persen atau Rp38,1 triliun dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Bursah menilai kenaikan TKD belum otomatis memperluas ruang fiskal daerah karena kebutuhan belanja juga terus meningkat. Karena itu, penguatan kemandirian daerah perlu didukung kewenangan dan kapasitas fiskal yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.
Ia juga mendorong revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi momentum untuk memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah sehingga pemerintah kabupaten memiliki ruang lebih optimal dalam mengembangkan potensi ekonominya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan ekspo daerah harus diarahkan hingga menghasilkan realisasi investasi, bukan berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Ia menekankan pentingnya daerah mengenali karakter atau “DNA” ekonomi lokal agar ekosistem usaha yang dibangun sesuai dengan keunggulan wilayah. Kolaborasi antardaerah juga diperlukan untuk memperbesar skala ekonomi dan meningkatkan daya saing.
“Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," kata Bima Arya.
Kemendagri, kata Bima, terus melakukan advokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan pemerintah siap membantu produk UMKM daerah memperluas pasar hingga internasional. Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara untuk membuka akses pasar bagi produk unggulan daerah.
AOE 2026 diharapkan tidak berakhir sebagai agenda promosi, tetapi menjadi pintu masuk bagi terbentuknya transaksi, investasi, pembiayaan, dan perluasan pasar yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi daerah.
Baca juga: UMKM bangga dapat dukungan Prabowo di Apkasi Expo 2025
Baca juga: Prabowo geram ada pengusaha rusak hutan lindung dan tak bayar pajak
Baca juga: Gibran tertarik produk lokal HSS di Apkasi Otonomi Expo 2024
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
