Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan skema pemanfaatan infrastruktur bersama (infrastructure sharing) saat kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) diterapkan mendukung efisiensi energi dapat menjaga industri telekomunikasi nasional tetap sehat.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan skema ini juga berhasil diterapkan saat pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia dan ternyata industri telekomunikasi mampu beradaptasi dengan baik.
"Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama (infrastructure sharing) dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat," kata Wayan kepada ANTARA, Senin.
Baca juga: Kemkomdigi kawal infrastruktur digital andal dukung kebijakan WFH
Selama kebijakan WFH untuk efisiensi energi berlangsung, Kemkomdigi bakal bersinergi dengan para pemangku kepentingan industri dalam hal ini adalah para penyelenggara layanan telekomunikasi mulai dari operator seluler, penyelenggara jasa internet (PJI), hingga penyelenggara jaringan serat optik.
Lewat sinergi tersebut, penguatan-penguatan konektivitas di titik-titik yang padat aktivitas digital selama WFH berlangsung seperti di permukiman penduduk bakal dilakukan oleh industri telekomunikasi.
Selain berkoordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi, Kemkomdigi juga akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah khususnya dalam hal mengawal pembangunan fasilitas yang dapat menunjang keandalan infrastruktur digital nasional.
Baca juga: Dedi Mulyadi ungkap capaian WFH ASN Jabar, efektif & pembangunan jalan
Baik komunikasi untuk pembangunan infrastruktur pasif seperti menara ataupun gorong-gorong (ducting) maupun pembangunan infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik atau Base Transceiver Station (BTS) seluler.
"Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan," kata Wayan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3), mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Baca juga: Airlangga pastikan kebijakan WFH diumumkan sebelum akhir Maret
Menindaklanjuti arahan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah menggodok kebijakan dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Skema ini bakal diwajibkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan imbauan bagi sektor swasta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, menyebutkan kebijakan nasional WFH sebagai upaya efisiensi energi bakal diumumkan pada Selasa (31/3).
“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito saat ditanyakan perihal progres kebijakan itu.
Baca juga: Mendagri sebut kebijakan WFH diumumkan besok
Baca juga: Menkeu pastikan WFH tak ganggu produktivitas ekonomi nasional
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
