Jakarta (ANTARA) - Penanganan bencana longsor dan banjir bandang yang menghantam beberapa wilayah di Sumatera akhir tahun lalu masih menjadi prioritas utama Pemerintah.
Bencana tersebut memporakporandakan berbagai sektor kehidupan, banyak nyawa dan rumah yang hanyut terbawa arus, jalan dan jembatan yang putus, hingga roda kehidupan di wilayah bencana tiba-tiba berhenti.
Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyebutkan hingga 16 Januari 2026, ada 1.198 warga meninggal, 144 yang hilang, dan 166.579 yang masih berada di pengungsian.
Dalam kondisi sulit yang berlangsung lama, ada perasaan tak berdaya dan perilaku pasif warga yang terkena dampak bencana karena terlalu lama hidup di pengungsian. Mereka juga tak bisa bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Warga yang terdampak bencana Sumatera juga rentan mengalami masalah psikis seperti kecemasan, mudah marah dan tersinggung, kesedihan yang berlarut-larut, gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder), dan bayang-bayang depresi dan gangguan psikis yang serius mulai mengintai mereka.
Kondisi ini menuntut kemampuan untuk resilien di tengah keterpurukan akibat bencana. Resiliensi sebagai daya tahan psikologis dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk bangkit, serta kesanggupan dalam menstabilkan pikiran, perasaan, dan perilaku.
Dalam kajian psikologi, resiliensi berorientasi pada diri individu. Menurut Karen Reivich dan Andrew Shatte dalam buku “The resilience factor” ada tujuh karakteristik resiliensi, di antaranya regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri, dan kemampuan meraih peluang.
Dalam konteks kebencanaan yang terjadi di Indonesia, resiliensi tak bisa hanya dipahami secara individu. Berbagai riset terkait bencana alam maupun nonalam di Indonesia menunjukkan resiliensi masyarakat Indonesia bersifat kolektif lewat persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong menolong antar warga.
Resiliensi kolektif merupakan solusi agar warga bisa kembali hidup normal. Faktor besar yang bisa mendorong resiliensi kini tertumpu pada kebijakan pemerintah dalam menyiapkan bangunan siap huni, pemulihan infrastuktur, rehabilitasi dan rekonstruksi di semua lini.
Selain itu, sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan anggaran dengan transparan, meminimalisir sekecil mungkin terjadinya penyalahgunaan anggaran, dan komitmen untuk tak terlibat dalam korupsi bencana alam dan sosial.
Upaya pemerintah dalam menangani bencana di wilayah Sumatera dilakukan dengan pembentukan Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi, berdasarkan Keputusan Presiden pada 8 Januari 2026. Satgas tersebut dipimpin oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Strategi pemulihan bencana berdasarkan keterangan Tito Karnavian akan dikategorikan menjadi tiga wilayah, di antaranya yang belum normal, mendekati normal, dan sudah normal. Kategori ini bertujuan memastikan bahwa bantuan dan optimalisasi sumber daya bisa berjalan proporsional sesuai tingkat keparahan.
Pemerintah juga harus punya data yang terintegrasi dalam menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, kehadiran posko-posko Satgas segera memberi kepastian tentang kondisi riil di lapangan.
Di samping itu, Pemerintah juga harus melakukan pemulihan sosial dan ekonomi warga, penguatan SDM, dan memberi stimulus ekonomi agar warga kembali bisa bekerja.
Resiliensi dan modal sosial
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
