Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengusulkan empat langkah perbaikan strategis agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan dapat berjalan semakin optimal dan bebas hambatan.
Dalam sesi wawancara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu, Yanu memaparkan langkah penguatan pertama yang disarankan adalah penerapan prinsip transparansi secara penuh, tidak hanya pada pengelolaan anggaran tetapi juga pada proses pengadaan barang dan jasa.
Yanu mengingatkan agar pemerintah belajar dari riwayat pengadaan-pengadaan sebelumnya agar dana triliunan rupiah benar-benar teralokasi tepat sasaran dan terhindar dari kesan abu-abu.
"Nomor satu, transparansi. Transparansi itu dimulai dari tidak hanya anggaran saja, anggaran juga pasti. Seperti kasus kemarin pengadaan motor listrik, kemudian kasus tentang pengadaan kaos kaki dan sebagainya yang viral di publik," katanya menjelaskan.
Langkah kedua, lanjut Yanu, adalah memperkuat integritas kepemimpinan dan penegakan hukum di internal lembaga penyelenggara untuk membangun kembali kepercayaan (trust) masyarakat.
"Kepemimpinan yang ada sekarang, apakah betul mereka terbebas dari konflik kepentingan sebelumnya misalnya, atau tidak terlibat dan seterusnya, itu perlu dideklarasikan juga. Supaya publik percaya," ujar dia.
Langkah ketiga, Yanu mendorong pemerintah untuk segera menyempurnakan regulasi dan aturan main yang mampu menutup rapat potensi moral hazard atau penyalahgunaan wewenang.
Melalui regulasi yang kokoh, lanjut dia, setiap pihak yang terlibat diwajibkan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing demi kesuksesan program gizi nasional, tanpa terganggu oleh kepentingan kelompok.
Baca juga: Mendukbangga minta tenaga lapangan susun data MBG 3B guna sinkronisasi
Sementara itu, langkah keempat adalah membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk mendampingi peran auditor internal maupun eksternal dalam melakukan fungsi pengawasan.
"Jadi tidak bisa pengawasan diserahkan pada auditor saja, kita tidak tahu juga menunjuknya seperti apa. Jadi ada auditor internal, ada auditor eksternal yang independen, plus masyarakat dilibatkan semuanya untuk pengawasannya," ucap Yanu Endar Prasetyo.
Baca juga: 10 asosiasi temui Mendes PDT nyatakan dukungan program MBG dan KDKMP
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
