Jakarta (ANTARA) - Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) merupakan upaya untuk membuka ruang pengaruh dari dalam.
Menurut dia, dalam lanskap politik internasional yang semakin transaksional dan berorientasi kekuatan, forum apa pun yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan patut dimanfaatkan, selama tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri.
“Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia bukan bentuk legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh dari dalam,” kata Umam, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Dia memandang, bergabungnya Indonesia dalam badan internasional bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis.
Langkah tersebut dinilai relevan karena isu Palestina selama ini mengalami kebuntuan struktural: berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru menjadi bagian dari masalah.
“Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki peluang, meski terbatas, untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi menjadi sekadar urusan keamanan Israel semata,” ujarnya.
Baca juga: Di samping Trump, Prabowo ikut tanda tangani piagam Dewan Perdamaian
Namun demikian, Umam mengingatkan posisi tersebut hanya akan efektif jika Indonesia bersikap aktif dan substantif. Indonesia harus konsisten membawa kerangka hukum internasional, hak penentuan nasib sendiri, penghentian pendudukan, dan perlindungan warga sipil.
Selain itu, Indonesia juga dinilai perlu membangun koalisi negara-negara kekuatan menengah (middle powers) di dalam dan di sekitar forum tersebut agar tekanan terhadap proses perdamaian di Palestina tidak berdiri sendiri.
“Indonesia harus mendorong langkah-langkah konkret yang terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan, akses kemanusiaan tanpa syarat, dan mekanisme akuntabilitas, bukan sekadar narasi ‘peace process’ yang berulang tanpa hasil,” imbuhnya.
Ia lebih lanjut mengatakan langkah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace relatif konsisten jika dikaitkan dengan kerangka politik luar negeri bebas dan aktif.
Menurut dia, prinsip bebas-aktif bukan berarti menjauhi forum yang tidak ideal, melainkan hadir secara aktif membela prinsip, sambil tetap menjaga jarak dari ikatan blok dan agenda sempit kekuatan besar.
“Indonesia tidak mengikatkan diri pada desain politik Trump, tetapi memanfaatkan ruang yang ada untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional,” katanya.
Umam menambahkan, Indonesia harus menegaskan bahwa partisipasi dalam Dewan Perdamaian tidak boleh mengaburkan sikap tegas terhadap pendudukan, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan struktural yang menjadi akar konflik Palestina.
Baca juga: Trump salami Prabowo selepas resmikan Dewan Perdamaian Gaza di Davos
Selama prinsip tersebut dijaga, menurut Umam, keikutsertaan Indonesia justru memperkuat identitasnya sebagai middle power yang bermoral sekaligus strategis. Artinya, keikutsertaan Indonesia hanya bermakna jika digunakan sebagai alat diplomasi aktif.
“Jika dikelola dengan cermat, langkah ini dapat memperluas kanal perjuangan Palestina di tengah melemahnya multilateralisme, sekaligus menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap relevan di dunia yang semakin keras dan tidak ideal,” demikian Umam.
Negara Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam di samping Presiden Trump pada sela acara World Economic Forum 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1) siang waktu setempat.
Ditemui selepas peluncuran badan internasional itu, Presiden Prabowo mengatakan, "Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza."
Prabowo meyakini penderitaan rakyat di Gaza akan “sangat berkurang” karena “bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta.”
Baca juga: Di WEF, Prabowo nyatakan politik luar negeri RI dilandasi perdamaian
Baca juga: WEF di Davos, Prabowo: Indonesia tegas pilih damai daripada kekacauan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
