Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau akan menjadi salah satu motor pertumbuhan baru Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-8 persen sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, keberlanjutan tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai kewajiban atau kepatuhan terhadap standar tertentu. Ekonomi hijau justru menjadi bagian dari strategi transformasi nasional untuk meningkatkan produktivitas, mengamankan investasi, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
“Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN), ekonomi hijau kita tetapkan sebagai pilar utama transformasi menuju visi Indonesia emas 2045,” katanya dalam Indonesia Sustainability 360 Forum di Jakarta, Rabu.
Melalui strategi tersebut, kata dia, Indonesia berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6-8 persen.
Rachmat menjelaskan penerapan ekonomi hijau di Indonesia berpotensi memberikan berbagai manfaat, antara lain menciptakan 1,2 juta lapangan kerja hijau per tahun, mendorong pertumbuhan PDB rata-rata 6–7 persen per tahun, meningkatkan pendapatan nasional bruto menjadi 30.300 dolar AS per kapita, serta mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 33 juta ton CO2e.
Di sisi lain, Rachmat menyebut pertumbuhan tersebut juga harus berjalan searah dengan target pencapaian nol emisi bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Rachmat mengatakan ekonomi hijau diarahkan untuk mengubah keunggulan komparatif Indonesia berupa modal alam menjadi keunggulan kompetitif yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkelanjutan.
Transformasi tersebut antara lain ditempuh melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi hijau, khususnya pada mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit.
Pengembangan industri hilirisasi tersebut, menurut dia, perlu menerapkan rantai pasok yang efisien dan beremisi rendah agar produk Indonesia dapat memenuhi standar karbon global.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, panas bumi, hidro, serta pengolahan sampah menjadi energi dan pengembangan bahan bakar nabati.
Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah industri, food loss dan food waste, serta sampah plastik sebagai sumber daya sekunder dan bahan baku alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi.
Menurut Rachmat, pengembangan ekonomi hijau juga diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja hijau yang lebih berkualitas serta meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita hingga 30.000 dolar AS saat Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mendukung transformasi tersebut, ia menekankan pentingnya penyelarasan regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan sektor ekonomi hijau.
"Jadikan transisi hijau sebagai instrumen efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah melalui teknologi, bukan penambah beban birokrasi," katanya.
Baca juga: Prabowo: Ekonomi hijau harus ciptakan nilai tambah bagi rakyat
Baca juga: RI-Uni Eropa perkuat kerjasama pengelolaan hutan lestari berkelanjutan
Baca juga: Pakar: Transisi energi jangan korbankan dimensi sosial ekonomi
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
