Majelis Rendah Jepang resmi dibubarkan jelang Pemilu 8 Februari

Kampanye resmi akan dimulai pada Selasa (27/1) pekan depan, yang berarti masa kampanye hanya berlangsung 16 hari, terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang.

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi pada Senin (19/1) mengumumkan keputusannya untuk membubarkan majelis rendah yang memiliki 465 kursi itu guna menggelar pemilu lebih awal (snap election), dengan tujuan memanfaatkan tingginya tingkat persetujuan publik terhadap kabinetnya saat ini.

Dengan sisa waktu lebih dari dua tahun di majelis rendah saat ini, Takaichi menjustifikasi keputusannya untuk mengadakan pemilu lebih awal dengan alasan bahwa dia belum menerima dukungan publik untuk kepemimpinannya sebagai PM yang dimulai pada Oktober serta koalisi pemerintahan baru antara Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang yang dibentuk pada bulan yang sama.

Keputusan Takaichi menuai kritik karena dinilai memberi waktu yang sangat terbatas bagi para pemilih untuk menilai usulan kebijakan yang disajikan. Partai-partai oposisi juga mengecam rencana sang PM, dengan menyatakan bahwa Takaichi lebih mengutamakan pertimbangan politik dibanding pengesahan anggaran awal parlemen untuk tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, terlepas dari janjinya untuk memprioritaskan implementasi kebijakan.

Ini akan menjadi pemilu pertama bagi Takaichi sebagai PM. Koalisi pemerintahannya saat ini hanya memegang mayoritas tipis di DPR yang berpengaruh, serta masih berstatus minoritas di Dewan Penasihat.

Sementara itu, Aliansi Reformasi Sentris yang secara resmi diluncurkan pada Kamis (22/1), menjadi partai oposisi utama Jepang dengan 165 anggota parlemen di majelis rendah. Aliansi baru antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito tersebut bertekad untuk mengalahkan blok penguasa konservatif dalam kontestasi mendatang.