Jakarta (ANTARA) - Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) mengecam keras tindakan oknum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus tersebut yang diduga menerima sejumlah uang dari pihak tertentu demi memindahkan lokasi unjuk rasa dari Istana Kepresidenan ke Gedung DPR RI.
Ketua Umum IKA UBK, Indra Guru Roosmono, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa tindakan transaksional tersebut telah merusak nilai-nilai perjuangan gerakan mahasiswa yang seharusnya murni menyuarakan aspirasi rakyat.
"Melihat situasi yang terjadi, saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum IKA UBK sangat mengecam oknum mahasiswa yang mencederai demokrasi yang sedang digulirkan oleh seluruh mahasiswa Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Ndu tersebut.
Ndu menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden ini. Sebagai langkah cepat, IKA UBK langsung melakukan konsolidasi menyeluruh dengan pihak rektorat dan pemangku kepentingan terkait guna menyikapi persoalan tersebut.
"Kami juga sudah mendapatkan klarifikasi dari pihak kampus UBK. Kami sangat menyambut positif dan mendukung keputusan tegas yang diambil pihak rektorat," katanya.
Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta usai menggelar demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin (15/6). Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan kompensasi pemindahan titik aksi mahasiswa.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin dalam forum klarifikasi internal mahasiswa pada Senin (22/6) malam. Dalam forum itu, ia merinci bahwa uang Rp20 juta tersebut dibagi kepada tujuh orang. Dirinya menerima Rp6 juta, sementara sisanya didistribusikan kepada beberapa pengurus BEM dan pihak lain.
Sejumlah nama yang disebut turut menerima dana tersebut antara lain Wakil Ketua BEM FH Rafli Maulana Akbar, Ketua BEM FE Pujiono, Wakil Ketua BEM FE Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua orang senior organisasi kemahasiswaan eksternal, yakni Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.
Merespons perkembangan situasi tersebut, IKA UBK mengeluarkan empat poin pernyataan sikap resmi:
Pertama, IKA UBK mengecam setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanat perjuangan mahasiswa serta meminta maaf kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi.
Kedua, menolak keras politik transaksional dan mendesak pihak kampus memberikan sanksi tegas, baik administratif maupun moril, kepada para pelaku yang terbukti terlibat karena telah melukai marwah civitas akademika UBK.
Ketiga, menuntut para pelaku memberikan klarifikasi secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab kepada publik guna menghindari spekulasi liar yang merugikan institusi kampus maupun gerakan mahasiswa secara umum.
Keempat, IKA UBK mengajak seluruh mahasiswa untuk kembali pada khittah-nya sebagai kekuatan moral (moral force), kekuatan intelektual, dan agen kontrol sosial yang berintegritas.
"Kami menegaskan kembali bahwa demokrasi kerakyatan adalah arah perjuangan mahasiswa untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan titipan tertentu. Marwah gerakan mahasiswa tidak boleh diperjualbelikan," tutur Ndu.
Baca juga: Anggota DPR minta Polri usut polemik pemberian uang ke mahasiswa UBK
Baca juga: Yusril minta mahasiswa jaga integritas saat mengkritik pemerintah
Baca juga: Pengamat: Kunker Mendagri perkuat penanganan bencana di Sumatera
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
