GREAT Institute: Dunia memerlukan prinsip 'inclusive security'

4 days ago 6

Kita memerlukan prinsip inclusive security di mana tidak boleh lagi ada negara yang mengandalkan pertahanannya ke negara yang lebih kuat, yang dengan kekuatannya memaksakan kehendak ke negara lain seperti yang dialami Venezuela di mana Presidennya di

Jakarta (ANTARA) - Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menekankan perlunya prinsip prinsip inclusive security sehingga tidak ada lagi peristiwa seperti yang dialami Presiden Nicolás Maduro yang ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat.

"Kita memerlukan prinsip inclusive security di mana tidak boleh lagi ada negara yang mengandalkan pertahanannya ke negara yang lebih kuat, yang dengan kekuatannya memaksakan kehendak ke negara lain seperti yang dialami Venezuela di mana Presidennya diculik Amerika," kata Teguh Santosa dalam keterangan tetulis di Jakarta, Sabtu.

Teguh juga mengutip peribahasa Latin {Si vis pacem para bellum" yang berarti "jika kau mendambakan perdamaian bersiap-siaplah hadapi perang!". Menurutnya peribahasa Latin itu sering dijadikan prinsip politik luar negeri realis, di mana tidak ada satu pun yang bisa menjamin dunia yang kita tinggali akan terus aman dan damai.

Hal itu disampaikannya dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertema 'Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang' yang membahas bagaimana kebijakan Donald Trump membawa gejolak baru dalam politik internasional dan pertahanan negara.

Menurut Dr. Rizal Darma Putera, Presiden Trump berani memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena ia menjalankan kebijakan luar negara yang berpijak pada keputusan individu.

"Margaret Hermann menyebutnya sebagai faktor idiosyncratic yang dipengaruhi kepribadian, sementara Robert Jervis menyebutkan sebagai faktor persepsi, tapi ini tidak hanya Trump, pendekatan personalistik dalam kebijakan luar negeri juga menjadi politik Putin di Rusia, Xi Jinping di Cina, bahkan Presiden Prabowo," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) tersebut.

Menurut Duta Besar RI untuk Republik Austria dan Kantor PBB di Wina periode 2017-2021 Dr. Darmansjah Djumala, kebijakan luar negeri sepihak (unilateral) Amerika era Trump dapat berdampak pada melemahnya tatanan global, dan memicu negara-negara lain seperti Rusia menginvasi Ukraina dan China mengancam akan merebut Taiwan.

"Unilateralisme regional seperti ini akan menghasilkan resultante berupa unilateralisme global, semua negara kekuatan regional akan bertindak sepihak di kawasan masing-masing melanggar pakem politik luar negeri yang sudah ada," kata Djumala.

Mantan Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2017-2018 itu menambahkan, Indonesia perlu mengedepankan _soft-diplomacy_ yang mengutamakan perundingan damai, bahkan memerlukan pendekatan baru yaitu _meta-diplomacy_ yaitu diplomasi berbasis nilai moral, etika.

"Modal utama metadiplomasi Indonesia sudah ada, seperti spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok serta reputasi sebagai bangsa moderat dan toleran," ungkapnya.

Teguh Santosa dalam penutup diskusi menyebutkan, dengan situasi seperti ini maka keputusan Presiden Prabowo mengikuti inisiatif Trump dalam Board of Peace dalam konteks isu perdamaian Gaza adalah sudah tepat, apalagi inisiatif Trump itu mendapatkan dukungan dari PBB dalam Resolusi no. 2803 Dewan Keamanan.

"Ini adalah negative peace yang kita perlukan, apa kita mau mendengar berita tiap hari warga Palestina tewas di Gaza dibunuh Tentara Israel? Baru setelah itu kita coba wujudkan positive peace," tutup Teguh.

Kepala Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian menegaskan, Presiden Prabowo harus bersatu dengan rakyat dalam menghadapi gejolak geopolitik di ambang perang dunia saat ini.

"Apalagi sentimen negatif bergabungnya Indonesia dalam BoP Gaza yang dianggap agenda Zionis Israel itu perlu dihadapi dengan komunikasi kebijakan dari para juru bicara Presiden. Prabowo juga memerlukan dukungan berupa kekuatan rakyat, agar jika perang besar terjadi maka kita mampu bertahan dalam gejolak geopolitik tersebut," ungkap Hanief.

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewas LKBN ANTARA Ramadhan Pohan, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Dr. Sidratahta Mukhtar, Duta Global untuk SDGs Women Political Leaders Dr. Nurhayati Assegaf, Guru Besar STHM Mayjen TNI Budi Pramono, Guru Besar STIK Komjen Pol (Purn.) Iza Fadri, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies Edna Caroline Pattisina.

Kemudian Penasihat Institute for Democracy Education (IDE) Smith Alhadar, Wakil Ketua Umum DNIKS Dr. Zarman Syah, Dosen Unhan Dr. Hendra Manurung, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Donie Kadewandana, Wakil Dekan Universitas Pertamina Dr. Indra Kusumawardhana, Koordinator Pusat Riset Kebijakan Strategis Asia Tenggara UNSOED Dr. Arif Darmawan, dan wartawan senior serta pengajar di Seskoal Dr. Safriady.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article