Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - DPR RI meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) guna memastikan tata kelola yang akuntabel, kesejahteraan satwa, dan keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menuturkan pihaknya prihatin atas kasus dugaan korupsi uang pakan hewan periode 2016-2024 yang mencapai Rp10,2 miliar oleh Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Choirul Anwar.
"Kami prihatin. Yang menjadi korban adalah hewan-hewan di sana. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," katanya dalam kunjungan reses ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Chusnunia mengingatkan kejadian serupa tidak boleh terulang, terlebih apabila berdampak pada kesejahteraan satwa.
Menurut dia, pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, dan kebutuhan satwa terpenuhi secara optimal.
"Pariwisata harus ditata ulang. Kita harus berbicara tentang keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa jika ada satwa, maka kesehatan dan kebutuhan mereka benar-benar terjamin," ujarnya.
Apabila diperlukan, kata dia, pengelola dapat mempertimbangkan penghentian sementara operasional sampai sistem pengelolaan dibenahi secara menyeluruh sehingga tata kelola berjalan lebih baik dan potensi terjadinya persoalan serupa dapat dicegah.
"Setelah ada pola pengelolaan yang baik dan tidak lagi berpotensi terjadi korupsi atau persoalan serupa, barulah bisa dibuka kembali," ujarnya.
Di sisi lain, Chusnunia mengatakan masyarakat saat ini memiliki beragam pilihan destinasi wisata edukasi bagi anak yang dapat menjadi sarana rekreasi sekaligus pembelajaran.
Meski demikian, ia menilai KBS tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa.
Oleh sebab itu, Komisi VII DPR merekomendasikan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola KBS sebagai langkah perbaikan ke depan.
Bahkan, Chusnunia menyatakan Komisi VII DPR terbuka untuk melakukan kunjungan lapangan guna melihat kondisi secara langsung.
"Boleh (berkunjung ke KBS), dengan senang hati," ujarnya.
Baca juga: DPR dukung Jatim kembangkan ekraf berbasis talenta dan AI
Baca juga: DPR dorong Jatim perkuat konektivitas, wujudkan pariwisata berkualitas
Baca juga: Komisi VII DPR: Kawasan industri harus jadi ekosistem
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
