Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap menambah alokasi bedah rumah di Kabupaten Bogor guna mempercepat penanganan 746.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui evaluasi kesiapan daerah.
Maruarar mengungkapkan Kabupaten Bogor merupakan daerah berpenduduk terbesar di Indonesia dengan sekitar 5,76 juta jiwa sehingga kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian pemerintah.
"Tadi backlog yang tidak punya, yang RTLH (di Bogor) ada 746 ribu, masih besar sekali," kata Menteri PKP usai menerima kunjungan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jakarta, Jumat malam.
Baca juga: PKP catat realisasi BSPS per 1 Juli capai 88.635 penerima bantuan
Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Bogor masih memiliki sekitar 746 ribu RTLH sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Maruarar menyebut jumlah bantuan bedah rumah di Kabupaten Bogor meningkat signifikan dari 1.346 unit pada tahun lalu menjadi sedikitnya 6.396 unit pada tahun ini.
Menurutnya, peningkatan alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong pemerataan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman.
Maruarar mengatakan pemerintah masih membuka peluang menambah alokasi bantuan apabila hasil evaluasi menunjukkan kesiapan daerah melaksanakan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.
Baca juga: Menteri PKP tingkatkan program BSPS di enam provinsi
Ia menambahkan kepastian mengenai tambahan alokasi bantuan akan diputuskan paling lambat pekan depan setelah seluruh hasil evaluasi terhadap kesiapan Kabupaten Bogor selesai dilakukan pemerintah.
"Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya," tutur Ara, sapaan Maruarar Sirait.
Sementara itu Bupati Bogor Rudy Susmanto peningkatan alokasi bedah rumah menjadi sedikitnya 6.396 RTLH merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Bogor.
Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci mempercepat penyelesaian persoalan RTLH mengingat besarnya jumlah penduduk dan kebutuhan perumahan di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pemkab Bogor kaji sanksi pengembang rumah subsidi tipu ratusan warga
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
