Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pihaknya akan melakukan pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dalam artian menjual, namun menawarkan skema tukar guling aset (ruislag) strategis kepada pemerintah pusat.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat, semisal untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD IAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," kata Dedi di Bandung, Jumat.
Dedi mengungkapkan alasan di balik usulan radikal ini adalah ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.
Baca juga: Setjen KEK sebut belum terima usulan KEK Kertajati
Ia menyoroti eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.
"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi.
Hingga saat ini, lanjut Dedi, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.
Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
